Polda Lampung Sebut Penyelesaian Konflik Agraria Harus Secara Persuasif

Selasa, 15 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Rilis Publik) – Polda Lampung mendorong pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah konflik agraria di provinsi ini secara persuasif dengan dua skema regulasi yang ada.

 

“Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan mengedepankan dua skema regulasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014,” kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf di Mapolda Lampung, Senin.

 

Ia mengatakan bahwa peraturan tersebut mengatur terkait kewajiban realisasi 20 persen bagi masyarakat sekitar pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

 

“Dua skema ini yang kita gunakan untuk penyelesaian konflik yang ada di Lampung,” katanya.

 

Ia mengatakan di Provinsi Lampung terdapat sebanyak 47 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah di provinsi ini. Dari keseluruhan konflik yang ada, sekitar 45 persen telah terealisasi melalui skema yang mengacu pada PP Nomor 26 Tahun 2021.

 

“Sementara itu, sekitar 55 persen lainnya masih dalam proses penyelesaian dan terus didorong agar dapat segera direalisasikan,” kata dia.

 

Pemerintah daerah, kata dia, didorong untuk melakukan penagihan dan komunikasi secara aktif kepada perusahaan pemegang HGU agar segera memberikan penawaran dan merealisasikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2021.

 

“Yang 55 persen saat ini sedang kita upayakan untuk segera direalisasikan dengan mendorong seluruh pemerintah daerah melakukan penagihan kepada perusahaan pemegang HGU,” ujarnya.

 

Menurut dia, penyamaan persepsi dan pemahaman teknis antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria tersebut.

 

“Pembahasan soal konflik agraria ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga akademisi dari Universitas Lampung,” kata dia.

Berita Terkait

Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba
Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026
Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa
Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh
Gubernur Lampung Minta RSUD Abdul Moeloek Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Cegah Maladministrasi
Disdikbud Lampung Wajibkan Bahasa Inggris di Kelas

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40

Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba

Selasa, 17 November 2026 - 21:18

Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026

Senin, 16 November 2026 - 20:28

Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang

Minggu, 15 November 2026 - 17:37

Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit

Minggu, 15 November 2026 - 09:04

Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh

Berita Terbaru