Ketua LP-KPK Provinsi Lampung Nilai Kejati Lampung Lamban Ungkap Kasus di Enam Kabupaten/Kota

Minggu, 1 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, Rilis Publik – Suasana panas mewarnai lambatnya proses hukum dari enam laporan. Hasil audit BPK RI 2022- 2023 yg dikatagorikan temuan lembaga negara yang sudah masing- masing mempunyai nomor LHP Jadi pertanyaan. Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan ketua (LP-KPK) Ahmad Yusup dan publik seharusnya tidak tersendat- sendat dan mandek. Ketua LP KPK Ahmad Yusup mengatakan belum ada satupun belum ada yang terungkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. LP-KPK provinsi Lampung menilai lemah atau memang di abaikan dari 6 laporan yang sudah masuk, terhitung dari  tanggal 25 – 9- 2024 sampai saat ini belum ada kesimpulan yang jelas menyampaikan sikap keras lembaganya. “menolak permintaan data tambahan atas laporan dugaan korupsi yang sebelumnya telah dilayangkan.

Tak hanya membawa dokumen, Ahmad Yusuf juga melontarkan kritik tajam. “Kami ini lembaga independen! Tugas kami melapor, bukan melayani permintaan data tanpa batas. Kalau semua harus dari kami, lalu apa kerja penyidik?” tegasnya.

Penolakan ini menyasar surat permintaan tambahan data dari Kejati Lampung terkait tiga kasus besar:

1. Korupsi Dinas PPKBPPPA Lampung Barat (Surat B-1720/L.8.5/Fs/03/2025 tanggal 18 Maret 2025).

2. Dugaan korupsi Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2023 (Surat B-2216/L.8.5/FS/04/2025 tanggal 22 April 2025).

3. Korupsi PUPR dan Sekretariat DPRD Pesisir Barat (surat dengan nomor dan tanggal yang sama).

4. Pamkab Tanggamus

5. Pamkab. Pesawaran

6. Pamkot Bandar Lampung

 

Menurut Ahmad Yusuf, permintaan data susulan yang berulang-ulang terkesan melemahkan semangat pelapor. Padahal, lanjutnya, LP-KPK sudah menyerahkan cukup bukti awal. Ia mengingatkan, dasar hukum seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) dan (3) tak bisa dijadikan alat untuk menekan pelapor.

“Kami bukan kaki tangan kejaksaan. Ini negara hukum, bukan negara pesanan. Jangan paksa LSM tunduk atas nama koordinasi, padahal tujuannya memperlambat!” serunya.

Langkah LP-KPK ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis dan pemerhati hukum di Lampung. Banyak yang menilai sikap berani tersebut sebagai pukulan keras terhadap praktik “pingpong data” yang sering membuat kasus korupsi jalan di tempat.

Kini publik menanti: akankah Kejati Lampung serius menangani laporan tersebut, atau malah terseret arus birokrasi yang membunuh semangat pemberantasan korupsi?

Ahmad Yusup. Kaperwil provinsi Lampung.  (Tim)

Berita Terkait

Danrem 043/Gatam Beri Arahan Penting Pada Prajurit Dalam Kunjungan Ke Kodim 0412/LU
Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba
Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa
Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya
Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU
Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera
Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:34

Danrem 043/Gatam Beri Arahan Penting Pada Prajurit Dalam Kunjungan Ke Kodim 0412/LU

Selasa, 17 November 2026 - 23:40

Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba

Selasa, 17 November 2026 - 21:08

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya

Senin, 16 November 2026 - 20:29

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU

Senin, 16 November 2026 - 20:28

Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang

Berita Terbaru