Jakarta – Rilis Publik | Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI , akademisi di bidang hubungan internasional , serta pimpinan Komisi I DPR RI dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia , di Istana Merdeka , pada Rabu , 4 Februari 2026 .
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan , sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir .
Inti dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan , selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia . Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal penting yang telah dicapai dalam 1 tahun terakhir ini :
a. Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil , Rusia , Tiongkok , dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia .
b. Penetapan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa .
c. Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi di mana Indonesia akan mempunyai fasilitas sendiri , khusus bagi jemaah haji Indonesia .
d. Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS . Pascapenandatanganan perjanjian , jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan .
e. Dan berbagai hasil konkret lainnya .
2. Mengenai Board of Peace :
a. Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap . Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan .
b. Mengenai biaya USD 1 miliar , adalah untuk dana rekonstruksi Gaza , dan tidak bersifat wajib .
– Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya , yakni Arab Saudi , Turki, Mesir , Yordania , Qatar , UAE , dan Pakistan .
– Para negara anggota boleh membayar atau tidak . Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap . Namun bila tidak membayar , maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun . Saat ini , Indonesia belum membayar .
c. Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina , dan bukan hanya sebatas ikut konferensi , rapat , diskusi , atau pertemuan resmi .
