Lampung, Rilis Publik – Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan. (LP KPK ) Provinsi Lampung menilai. Kepala desa. Tanjung agung melanggar udang- udang. Nomor 30 tahun 1999 adanya Kantor Desa digunakan sebagai fasilitas penerimaan penyeleksian karyawan oleh salah satu perusahaan yakni PT.PESONA SAWIT MAKMUR (PMKS) utuk kepentingan pribadi sehingga hal ini sangat tidak lazim dan ada dugaan kuat Kepala Desa setempat bekerjasama dengan pihak perusahan tersebut.Sabtu (24/5/25).
Kantor Desa Gunung Agung Kecamatan Kampung Udik Kabupaten Lampung Timur seakan dimanfaatkan untuk kepentingan individu, sehingga mengganggu pelayanan masyarakat pada hari jam kerja, kantor yang digunakan untuk menyeleksi penerimaan karyawan tersebut sudah dua hari berjalan, dan ini menimbulkan pertanyaan besar karena itu pasilitas negara yang semesti nya fasilitas kantor desa digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk cari keuntungan pribadi, dan ini adalah praktik yang dilarang sehingga dapat menimbulkan sanksi sesuai peraturan pemerintah yang ditetapkan.
Ketua LP-KPK Provinsi lampung Ahmad Yusuf, tim Ia sangat menyayangkan sekali kepada Kepala Desa Gunung Agung tersebut telah menyalah gunakan wewenang nya dan memanfaatkan Kantor Desa untuk digunakan sebagai penerimaan seleksi karyawan PT PESONA SAWIT MAKMUR (PMKS), hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi nya, yang kita ketahui kantor desa itu digunakan sebagai pelayanan masyarakat, larangan penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja, jadi Kepala Desa Gunung Agung tersebut harus dapat konsekuwensi sanksi tegas.Ungkap “Ahmad Yusuf. (tim)
Kaperwil provinsi lampung
