Pesawaran (Rilis Publik) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran menggelar kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Majelis Taklim di Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, pada Jumat (11/7/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Meningkatkan Kualitas dan Mutu Majelis Taklim” sebagai bagian dari upaya penguatan peran majelis taklim dalam kehidupan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesawaran, Farid Wajedi, yang turut didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Pesawaran. Kehadiran pimpinan dan unsur DWP ini menunjukkan dukungan penuh terhadap pembinaan kelembagaan keagamaan di wilayah pesisir.
Dalam sambutannya, Kepala Kemenag menekankan pentingnya keberadaan majelis taklim sebagai wadah dakwah, pendidikan nonformal, dan perekat sosial masyarakat. Ia berharap melalui pembinaan ini, para pengelola dan anggota majelis taklim dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan yang mereka jalankan.
Pembinaan kali ini menghadirkan narasumber utama, yakni Drs. H. Ma’ruf Abidin, M.S.I, seorang praktisi dakwah Islam Provinsi Lampung. Beliau memberikan materi yang inspiratif dan aplikatif terkait peran strategis majelis taklim dalam pembangunan karakter umat dan pembinaan akhlak masyarakat.
Selain pembinaan dan diskusi keagamaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim kepada empat majelis taklim yang berada di Desa Marga Punduh, Pulau Pahawang. Penyerahan SKT ini menjadi bentuk pengakuan dan legalitas dari Kementerian Agama terhadap eksistensi lembaga keagamaan masyarakat.
Dengan adanya SKT, diharapkan majelis taklim dapat lebih aktif dan tertib dalam menjalankan programnya, serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan lembaga keagamaan lainnya. Hal ini juga menjadi bagian dari pendataan dan pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Kemenag.
Masyarakat dan tokoh agama setempat menyambut baik kegiatan ini, karena selain memberikan motivasi dan wawasan, juga mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Pulau Pahawang yang secara geografis cukup jauh dari pusat kabupaten. (*)
