Way Kanan, RilisPublik – Proyek revitalisasi SMP Muhammadiyah 1 Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan nilai fantastis mencapai Rp 1.965.463.000 dari APBN 2025, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang seharusnya membawa kemajuan dunia pendidikan justru disinyalir sarat mark up dan tercium aroma penyimpangan.
Hasil penelusuran tim media di lapangan menemukan pembangunan menggunakan material batu, besi, bata merah, pasir, dan semen biasa yang kualitasnya sangat sederhana. Dengan anggaran hampir Rp 2 miliar, bangunan tersebut dinilai tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan. Fakta ini menimbulkan kecurigaan kuat adanya dugaan permainan anggaran.
Namun, yang lebih memprihatinkan adalah sikap Kepala Sekolah sekaligus Penanggung Jawab proyek, Abidin Junianto, M.Pd, yang seakan tak mau disentuh oleh wartawan. Selama tiga hari berturut-turut media berusaha melakukan konfirmasi, namun yang bersangkutan justru berkelit, menghindar, dan bermain petak umpet.
Upaya audiensi pun tak pernah berhasil. Saat ditanya kepada guru maupun panitia, jawaban mereka justru tidak jelas dan saling bertolak belakang: ada yang menyebut kepala sekolah sedang DL (dinas luar), ada yang bilang di rumah, bahkan ada yang menjawab di kebun. Sikap cuek, tidak kooperatif, dan tidak transparan ini jelas merendahkan peran pers sekaligus menutup-nutupi kebenaran.
Proyek revitalisasi ini dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMP Muhammadiyah 1 Negara Batin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender (19 Agustus – 17 Desember 2025). Sayangnya, bukannya membuka ruang keterbukaan, pihak sekolah justru bersikap arogan dan enggan memberi penjelasan.
Publik pantas marah dan curiga. Proyek bernilai miliaran rupiah ini bukan milik segelintir orang, tetapi berasal dari uang rakyat. Jika kepala sekolah saja tidak mau transparan, wajar jika masyarakat menduga ada hal besar yang sedang ditutupi.
Rilis Publik menegaskan, tindakan menghindar dari konfirmasi wartawan adalah bentuk pelecehan terhadap kebebasan pers. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan, melakukan audit, dan mengusut tuntas dugaan mark up dalam proyek revitalisasi SMP Muhammadiyah 1 Negara Batin.
Rep Dailami & yossandi
