DPRD Provinsi Lampung Minta Kementerian PU Benahi Sungai dan Jalan Tani di Lamsel

Kamis, 29 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, Rilis Publik– Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, membawa keluhan petani Lampung Selatan (Lamsel) ke hadapan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pertemuan di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandar Lampung pada Kamis, (29/12026).

Di forum itu, Lesty menggambarkan kondisi 17 kecamatan di Lampung Selatan yang menurutnya menghadapi persoalan serius pada infrastruktur pertanian dan pengairan.

Dampaknya langsung dirasakan petani, gagal panen berulang dalam satu musim tanam.

“Teman-teman petani di 17 kecamatan kondisinya sangat miris. Infrastruktur sangat tidak memadai,” kata legislator dari daerah pemilihan Lampung Selatan itu.

Ia menyebut, dalam satu musim, petani bisa mengalami kegagalan hingga tiga sampai empat kali tanam. Setiap memasuki masa panen, banjir dan limpasan air kembali merendam sawah.

Menurut Lesty, persoalan ini berkaitan dengan kondisi daerah aliran sungai di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terutama di wilayah Way Sekampung.

Saat musim hujan, ribuan hektare sawah terdampak luapan air.

“Setiap hujan datang, selalu terjadi masalah. Sawah-sawah masyarakat tidak bisa panen,” ujarnya.

Padahal, Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi nasional yang memasok kebutuhan pangan Lampung, Sumatera, hingga Jawa.

Karena itu, ia menilai persoalan infrastruktur pengairan harus menjadi prioritas.

Selain pengairan, Lesty menyoroti minimnya jalan usaha tani.

Akses sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan pertanian, kata dia, sangat menentukan kelancaran distribusi hasil panen.

“Bukan hanya jalan di permukiman atau perkantoran. Jalan usaha tani justru sangat penting karena langsung berkaitan dengan hasil produksi,” katanya.

Banjir, menurut dia, terjadi hampir setiap tahun pada periode November hingga April.

Meski BBWS bersama pemerintah daerah telah menurunkan alat berat, penanganan dinilai belum menyentuh akar persoalan karena luasnya wilayah kerja.

“Setiap tahun pasti banjir. Bantuan ada, tapi belum memadai karena penanganannya bergantian antarwilayah,” ujarnya.

Melalui pertemuan tersebut, Lesty berharap Komisi V DPR RI dan Kementerian PU memberi perhatian serius pada perbaikan pengairan dan pembangunan jalan usaha tani di Lampung Selatan, demi menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup petani.

Berita Terkait

Gubernur Mirza Beberkan Upaya Pemprov Lampung Jaga Keseimbangan Pangan
Pemprov Lampung Siapkan Dukungan Anggaran untuk Porprov ke-10
BPBD Lampung Siapkan Hujan Buatan untuk Jinakkan Karhutla TN Way Kambas
Pemprov Lampung Dukung Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Konferensi Pers Hari Ini, Sri Ningsih Berikan Klarifikasi atas Polemik yang Menyeret Namanya
HUT RI ke-81 dan Hari Lahir Ketum GANMN, Dr. Hj . Anita Putri SH . M. Pd, Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba dan Miras
Gubernur Mirza Pimpin Upacara HUT ke-81 RI Tingkat Provinsi Lampung, Kobarkan Semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur
Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Program Desaku Maju

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 15:54

Gubernur Mirza Beberkan Upaya Pemprov Lampung Jaga Keseimbangan Pangan

Kamis, 3 September 2026 - 20:11

Pemprov Lampung Siapkan Dukungan Anggaran untuk Porprov ke-10

Minggu, 23 Agustus 2026 - 16:39

BPBD Lampung Siapkan Hujan Buatan untuk Jinakkan Karhutla TN Way Kambas

Minggu, 23 Agustus 2026 - 16:35

Pemprov Lampung Dukung Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 18:46

Konferensi Pers Hari Ini, Sri Ningsih Berikan Klarifikasi atas Polemik yang Menyeret Namanya

Berita Terbaru