Pesisir Barat | Rilis Publik – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Hotel Sartika, Pekon Seray, Senin (30/3/2026). Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes., yang mewakili Gubernur Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H., Kepala PMDT Provinsi Lampung Saipul, S.Sos., M.IP., serta Ketua DPRD Pesisir Barat Mohammad Emir Lil Ardi, S.H.
Sambutan Bupati Pesisir Barat yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan pembangunan.
“Tema pembangunan tahun 2026 adalah akselerasi pengembangan daerah yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal. Sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar pembangunan di Pesisir Barat mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan isu strategis nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga diperlukan konsistensi perencanaan dan penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab Pesisir Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2027, yakni pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan dan tangguh bencana, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan dan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan harmonisasi sosial dan pelestarian budaya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menyampaikan arahan gubernur terkait posisi strategis Pesisir Barat sebagai bagian dari Koridor Wilayah III yang diarahkan menjadi pusat pengembangan ekonomi biru dan pariwisata pesisir.
“Pesisir Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui konsep blue and green economy, seperti penguatan pariwisata pantai barat, pelestarian mangrove, pengembangan sektor perikanan, hingga mitigasi bencana berbasis alam,” jelasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Polres Pesisir Barat, Kodim Lampung Barat, organisasi profesi seperti IDI dan IBI, instansi vertikal seperti BPN dan TNBBS, perbankan, akademisi, hingga Forum Anak.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terwujud sinkronisasi kebijakan yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.(*)
