Lampung Utara, Rilis Publik – Soal dungan praktik pungutan liar (pungli) dan Pengalihan anggaran melibatkan sejumlah oknum Tenaga Pendamping Profesional (TPP) kabupaten Lampung Utara, di tengaskan dugaan tersebut keliru.
Hal itu di jelaskan langsng oleh kepala dinas pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Kasim, di dampingi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten saat mengelar konferensi Pers. kamis 12 November 2026.
Tidak ada pungutan dana ataupun pengalihan dana honor operator desa dalam pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) begitupun sebaliknya.
untuk penyusunan berbagai dokumen administrasi pemerintahan desa tenaga ahli (TAPM) hal itu telah di jalankan sesuai peraturan yang berlaku.
“Sebelumnya persoalan ini sudah kami rapatkan bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat kabupaten serta kami tanya pada kepala desa serta camat, soal pungutan dana ataupun honor operator desa tersebut, tidak ada.” kata Kasim di ruang kerjanya Selasa (10/10).
Meskipun begitu, ia tetap mengaspirasi terhadap media dalam mengawasi anggaran ataupun pembangunan desa khususnya di kabupaten Lampung Utara.
“Saya apresiasi terhadap kawan-kawan media dalam mengawasi anggaran ataupun pembangunan desa,” imbuhnya.
Sementara, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM), atau biasa disebut Kordinator Pendamping desa kabupaten Evi, juga menambahkan, bahwa pungutan dana ataupun pengalihan dana honor operator desa dalam pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) memang benar tidak ada.
” Itu tidak ada, dan Alhamdulillah selama ini kawan-kawan pendamping berada di desa menjalankan sesuai tupoksi dan peraturan,” tambahnya.
Sebelumnya persolan IDM ini juga telah terkonfirmasi pada Ika salahsatu Tenaga Ahli Profesional, mengenai dugaan adanya menyalahi aturan dalam peroses realisasi yang di maksud bahwa hal ini memang tidak benar adanya. (Yud. Fran)
