Pesawaran, Rilis Publik – Pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi persoalan hukum, Kejaksaan Agung RI melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan desa di Aula Pemkab Pesawaran, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa dari Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. mengapresiasi program tersebut karena dinilai dapat meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Ia mengingatkan agar kepala desa dan perangkatnya memahami regulasi, menjalankan tugas sesuai kewenangan, serta tertib administrasi dalam setiap tahapan penggunaan Dana Desa.
“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Nanda.
Nanda juga meminta aparatur desa mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD serta tidak ragu berkonsultasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, Dinas PMD maupun camat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H. mengatakan, kurangnya pemahaman regulasi dan lemahnya administrasi masih berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Karena itu, JAGA DESA mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan pendampingan agar aparatur tidak terjerat masalah hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI Dr. Aliansyah, S.H., M.H. turut memaparkan larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang.
Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen dan bukti pendukung dalam setiap kegiatan pemerintahan.
“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” jelasnya.
Melalui penerangan hukum ini, Pemkab Pesawaran berharap aparatur desa semakin memahami aturan, menghindari penyalahgunaan anggaran, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab
