Sertifikat Tak Kunjung Terbit, Warga Keluhkan Dugaan Permainan Oknum BPN Lamsel

Kamis, 16 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

NATAR, Rilis Publik – Harapan warmasyarakat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di Dusun Tanjung Rejo, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan kian meredup. Meski para pemohon telah melunasi pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) sebagai prosedur resmi, sertifikat yang dijanjikan hingga kini tak kunjung terbit. Kondisi ini memicu keresahan mendalam, bahkan dugaan adanya permainan oknum mulai mencuat ke permukaan. Warga mempertanyakan keterlambatan yang dinilai tidak wajar, mengingat pengajuan dilakukan secara kolektif sejak tahun 2024.

Janji Tanpa Kepastian Sejak 2023

Salah satu pembeli, AWS, mengungkapkan bahwa dirinya telah membeli tanah sejak 2023 dan melunasi seluruh kewajiban sesuai kesepakatan. Namun, hingga April 2026, ia belum mendapatkan kepastian hukum. “Tanah kami beli sejak 2023. Pengajuan sertifikat diajukan sejak 2024, namun sampai sekarang belum ada kabar jelas mengenai kelanjutannya,” ujar AWS, Rabu (15/4/2026).

Senada dengan AWS, Hendi juga mengaku bingung dengan lamanya proses birokrasi yang berjalan. Menurutnya, seluruh biaya administrasi, baik harga tanah maupun biaya sertifikat, sudah dipenuhi sepenuhnya. “Kami membeli secara lunas dan membayar biaya sertifikat sesuai kesepakatan, namun prosesnya sangat lamban,” keluhnya.

SPS Sudah Terbayar, Proses Mandek

Keluhan juga datang dari Lusi, pembeli asal Pesawaran yang mengajukan sertifikat sejak Agustus 2024. Seluruh persyaratan teknis telah ia penuhi, bahkan SPS dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor berkas 2777/2025 telah diterbitkan pada Maret 2025.

Berdasarkan dokumen resmi, SPS tersebut membuktikan bahwa pemohon telah membayar biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai sistem resmi ATR/BPN. Namun, setelah pembayaran divalidasi, proses tersebut seolah berhenti tanpa kejelasan lebih lanjut. “Sampai hari ini tidak ada transparansi,” tegas Lusi.

Pembeli lainnya, Susi, menilai keterlambatan ini sudah melampaui batas kewajaran. Ia menduga ada ketidakterbukaan dalam prosesnya, baik dari pihak penjual maupun oknum internal BPN. “Seharusnya tidak sampai memakan waktu selama ini,” kata Susi.

Khawatir Potensi Sengketa

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pihak penjual juga menyatakan kebingungan atas mandeknya proses tersebut. Meski pihak penjual meminta warga untuk bersabar, para pembeli menilai alasan tersebut tidak cukup kuat karena menyangkut kepastian hukum atas tanah yang telah dibayar lunas. Warga khawatir, ketiadaan sertifikat membuat posisi kepemilikan mereka rawan sengketa di masa depan.

Sebagai informasi, Surat Perintah Setor (SPS) adalah dokumen resmi ATR/BPN yang berisi rincian biaya layanan pertanahan wajib. Seharusnya, setelah pembayaran divalidasi oleh sistem perbankan atau pos, tahapan verifikasi, pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertifikat segera diproses secara akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan terkait kendala dalam pengajuan kolektif tersebut. (Red)

Berita Terkait

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya
Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU
Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera
Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh
Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan
Pemkab Lampung Utara Perkuat Kerjasama Pendidikan Pascasarjana dengan Universitas Lampung
Keliru: Soal Pengalihan dan Pungli Anggaran IDM Kadis Dan TA Ungkap Itu Tidak Ada

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:08

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya

Senin, 16 November 2026 - 18:03

Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera

Minggu, 15 November 2026 - 12:23

Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 09:04

Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh

Minggu, 15 November 2026 - 09:02

Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan

Berita Terbaru

Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:11