Jakarta, Rilis Publik– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditangguhkan sementara operasionalnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan ketat dan percepatan perbaikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
“SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kita hentikan dulu sementara. Termasuk SPPG yang sudah mendaftar SLHS tetapi dalam satu bulan sertifikatnya belum terbit, juga kita suspend,” tegas Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Dadan, pengawasan program turut diperkuat oleh Inspektorat BGN untuk menindaklanjuti persoalan teknis di lapangan. Seluruh mekanisme evaluasi berjalan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan efektivitas dan mutu MBG sepanjang 2026.
Dari total 26.800 SPPG yang beroperasi, saat ini 1.780 unit berstatus ditangguhkan. Dadan menyebut angka tersebut bersifat dinamis dan akan terus berubah mengikuti progres perbaikan masing-masing dapur. “Jadi sangat dinamis. Hari ini 1.780 unit kita hentikan sementara. Dalam satu sampai dua minggu ke depan angkanya bisa berubah,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi besar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program ini menyasar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat.
“Tentu sangat tidak mudah. 82 juta itu, di negara lain entah butuh berapa puluh tahun. Kita baru satu tahun. Ada kekurangan di sana-sini yang terus kita sempurnakan. Kita tidak boleh ada masalah, karena ini menyangkut anak-anak kita. Pemerintah terus berusaha,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Pangan menyebut penutupan 1.780 SPPG merupakan bentuk langkah perbaikan yang tegas. “Ada 1.780 SPPG ditutup karena tidak sesuai standar. Ini langkah perbaikan paling keras yang sudah kita lakukan,” katanya.
Zulkifli Hasan mengimbau seluruh sekolah di Indonesia untuk aktif menyampaikan keluhan apabila menemukan layanan MBG yang tidak memenuhi standar.
“Kami minta sekolah di manapun berada, jika ada yang tidak sesuai, sampaikan keberatan ke SPPG. Satu kali, dua kali, tiga kali. Di kantor saya juga ada command center, ada call center. Kami akan cepat tindaklanjuti,” tegasnya.
Ia memastikan setiap aduan akan ditangani cepat oleh BGN maupun Kemenko Pangan demi menjaga mutu dan keamanan pangan anak-anak.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi 82,9 juta anak Indonesia. Seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar IPAL, SLHS, serta aspek keamanan pangan lainnya sebelum diizinkan beroperasi.
