JAKARTA, Rilis Publik – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prabu Satu Nasional (PSN), Teungku Muhammad Raju, memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kebijakan pengaturan serta pengawasan industri aset kripto di Tanah Air.
Menurut Raju, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang proporsional dan tidak terlalu membebani para penyelenggara maupun pengembang aset kripto, mengingat ekosistem teknologi blockchain dan aset digital di Indonesia masih dalam tahap berkembang.
“Saya menyarankan kepada pemerintah, khususnya OJK, agar saat ini tidak membuat aturan yang terlalu ketat bagi para penyelenggara dan pengembang aset kripto. Kita harus memahami bahwa masyarakat Indonesia masih dalam proses belajar mengenal apa itu aset kripto, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, dan apa saja risikonya,” ujar Raju.
Ia menilai bahwa regulasi memang diperlukan untuk melindungi masyarakat. Namun, apabila kebijakan yang diterapkan terlalu rumit dan membebani, hal tersebut dikhawatirkan justru mengurangi minat masyarakat untuk mempelajari serta memanfaatkan teknologi aset digital.
Exchange Lokal Sudah Memiliki Sistem KYC dan Pencatatan Transaksi
Raju menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin membeli berbagai aset kripto, termasuk token yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi dalam negeri, pada umumnya membutuhkan aset seperti Solana (SOL), BNB, Ethereum (ETH), maupun stablecoin USDT dan USDC.
Aset-aset tersebut dapat diperoleh melalui platform perdagangan kripto, termasuk exchange lokal seperti Pintu, Indodax, Tokocrypto, dan berbagai penyelenggara berizin lainnya.
“Logikanya sederhana. Ketika masyarakat membeli SOL, BNB, ETH, USDT, atau USDC melalui exchange lokal, mereka terlebih dahulu harus melakukan verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC). Artinya, penyelenggara exchange sudah memiliki data identitas pelanggan yang dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelasnya.
Begitu pula ketika masyarakat ingin menjual aset kripto mereka dan mencairkan hasil penjualan menjadi rupiah melalui exchange lokal, proses tersebut kembali melewati sistem perdagangan yang memiliki mekanisme pencatatan serta pengawasan.
Menurut Raju, kondisi tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah dan OJK dalam merumuskan regulasi yang lebih sederhana, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat.
Meski demikian, ia memahami bahwa tidak seluruh transaksi aset kripto berlangsung melalui exchange lokal. Transaksi melalui dompet pribadi atau platform terdesentralisasi tentu tetap membutuhkan pendekatan pengawasan dan mitigasi risiko tersendiri.
“Kalau masyarakat sudah melewati proses KYC, kemudian setiap aktivitas terus dibebani berbagai persyaratan yang semakin rumit, saya khawatir masyarakat justru menjadi malas berurusan dengan aset kripto. Padahal, teknologi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia,” tambahnya.
Aset Kripto Bukan Hanya untuk Trading, tetapi Juga Jembatan Ekonomi UMKM
Lebih lanjut, Raju mengingatkan bahwa aset kripto tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen perdagangan (trading) atau aktivitas mencari keuntungan dari fluktuasi harga semata.
Menurutnya, teknologi blockchain juga dapat dikembangkan menjadi infrastruktur yang menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mencontohkan konsep pengembangan aplikasi PSN PAY, sebuah layanan digital yang dirancang untuk menyediakan fitur dompet aset kripto non-custodial serta integrasi transaksi pembayaran.
“Contohnya dalam aplikasi PSN PAY yang kami kembangkan. Kami menyediakan konsep wallet non-custodial, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengendalikan sendiri aset kripto mereka. Token yang memiliki nilai dan likuiditas nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk berbagai kebutuhan belanja,” ungkapnya.
Raju menjelaskan bahwa melalui integrasi sistem konversi aset digital dan layanan pembayaran yang sesuai dengan regulasi, masyarakat berpotensi menggunakan nilai aset kripto untuk membayar berbagai kebutuhan melalui QRIS. Mulai dari membeli makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga produk UMKM yang menerima pembayaran QRIS.
Namun, dalam konsep tersebut, aset kripto tidak digunakan secara langsung sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Aset terlebih dahulu dikonversi menjadi rupiah melalui mekanisme yang sah, kemudian pembayaran dilanjutkan melalui sistem pembayaran berizin.
“Jadi, masyarakat bisa memanfaatkan nilai aset kripto mereka untuk berbelanja, sementara pedagang atau pelaku UMKM tetap menerima rupiah seperti biasanya. Pedagang tidak perlu memahami blockchain, tidak perlu memiliki wallet kripto, dan tidak perlu menanggung risiko fluktuasi harga token,” tegas Raju.
Menurutnya, teknologi seperti inilah yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena mampu membuka peluang pengembangan layanan keuangan digital serta memperluas manfaat blockchain dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Negara
Selain membuka peluang inovasi, Raju menilai bahwa perkembangan industri aset kripto juga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional melalui sektor perpajakan.
Aktivitas perdagangan aset kripto yang berlangsung melalui penyelenggara resmi dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Di sisi lain, kita semua memahami bahwa transaksi aset kripto juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak Indonesia. Kalau industrinya berkembang, masyarakat semakin memahami teknologi, transaksi semakin aktif, dan perusahaan teknologi lokal semakin banyak bermunculan, tentu negara juga berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Menurut Raju, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengawasan, perlindungan konsumen, penerimaan negara, dan pertumbuhan industri teknologi nasional. Kebijakan yang terlalu membebani dikhawatirkan justru menghambat inovasi domestik.
Bedakan Pengembang Teknologi dengan Pelaku Penipuan
Dalam pandangannya, Raju menegaskan bahwa usulan pelonggaran regulasi bukan berarti pemerintah membiarkan industri aset kripto beroperasi tanpa pengawasan. Ia justru mendukung tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menggunakan aset kripto sebagai sarana penipuan, manipulasi pasar, penyalahgunaan dana masyarakat, maupun aktivitas ilegal lainnya.
Namun, ia berharap pemerintah dapat membedakan antara pelaku pelanggaran hukum dan perusahaan teknologi yang benar-benar membangun produk serta ekosistem digital secara serius.
“Kalau ada yang melakukan penipuan, tentu harus ditindak tegas. Kalau ada yang menyalahgunakan dana masyarakat, harus diproses sesuai hukum. Tetapi jangan sampai pengembang yang serius membangun teknologi, menciptakan produk digital, dan membuka peluang ekonomi justru ikut kesulitan berkembang akibat aturan yang terlalu membebani,” tegasnya.
Raju turut mendorong pemerintah dan OJK untuk memperluas ruang dialog dengan pengembang teknologi blockchain dalam negeri melalui pendekatan regulasi berbasis risiko dan ruang uji coba inovasi (sandbox).
Mencegah Indonesia Tertinggal dalam Teknologi Blockchain
Mengakhiri pandangannya, Raju mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat. Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kebijakan yang kompetitif agar tidak tertinggal di kancah global.
“Kita ini baru mulai membangun dan mengembangkan ekosistem aset kripto. Jangan sampai ketika negara lain berlomba mengembangkan teknologi blockchain, masyarakat dan pengembang Indonesia justru kehilangan semangat karena aturan yang terlalu rumit,” pungkasnya.
BIOGRAFI SINGKAT TEUNGKU MUHAMMAD RAJU
Teungku Muhammad Raju merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prabu Satu Nasional (PSN), sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di tiga sektor utama, yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Melalui organisasi ini, beliau berfokus pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan sosial, serta penguatan kemandirian melalui pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
Selain memimpin DPP Prabu Satu Nasional, Teungku Muhammad Raju juga menjabat sebagai Founder dan Chief Executive Officer (CEO) PT Asia Sistem Teknologi (ASITEK), perusahaan unit usaha organisasi yang berfokus khusus pada industri teknologi digital.
Bidang pengembangan ASITEK meliputi aset digital, cryptocurrency, teknologi blockchain, jaringan blockchain PSNCHAIN, aplikasi keuangan digital, dompet aset kripto (crypto wallet), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta berbagai produk dan layanan aplikasi digital lainnya.
(Rpl)
