BOJONEGORO –Rilispublik | Persoalan tanah yang diduga melibatkan hubungan keluarga di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, menjadi perhatian warga. Pasalnya, persoalan tersebut dikabarkan telah bergulir ke ranah kepolisian setelah seorang ayah berinisial LSP dilaporkan oleh anak kandungnya berinisial KTR bersama menantunya berinisial TY.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara tersebut berkaitan dengan persoalan tanah dan telah sampai ke Polres Bojonegoro. LSP disebut telah mendatangi Polres Bojonegoro untuk memenuhi surat panggilan pada Jumat (6/11/2026).
Peristiwa ini memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyayangkan apabila persoalan keluarga, terlebih yang melibatkan hubungan antara orang tua dan anak, harus berujung pada proses hukum sebelum seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut.
“Persoalan tanah memang bisa menjadi persoalan serius, tetapi jangan sampai hubungan antara anak dan bapak seolah kehilangan nilai kemanusiaan. Orang tua yang telah membesarkan anak semestinya tetap dihormati. Kalau memang ada persoalan hak atau kepemilikan tanah, selesaikan dengan kepala dingin dan berdasarkan aturan hukum, bukan semata-mata mengedepankan ego masing-masing,” ungkapnya.
Ia juga berharap semua pihak dapat menempatkan persoalan secara proporsional. Menurutnya, kepastian hak atas tanah memang penting, tetapi menjaga hubungan kekeluargaan dan menghormati orang tua juga merupakan nilai sosial yang tidak seharusnya diabaikan.
Meski demikian, proses hukum tetap harus dihormati. Setiap pihak memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan, dan setiap laporan harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti serta keterangan para pihak.
Menunggu Klarifikasi Para Pihak
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini masih berupaya memperoleh keterangan dan klarifikasi langsung dari SRP selaku pihak yang disebut dilaporkan, termasuk mengenai duduk perkara, asal-usul persoalan tanah, serta substansi laporan yang ditujukan kepadanya.
Konfirmasi juga diperlukan dari TN dan TY guna memperoleh penjelasan mengenai alasan serta dasar mereka menempuh jalur hukum.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Sebab, di tengah persoalan hukum yang sedang berjalan, kebenaran tidak boleh dibangun hanya dari satu sisi cerita. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan, penghormatan terhadap hak setiap orang, dan nilai-nilai kemanusiaan.
(Red)
