BOJONEGORO — Rilispublik | Partai Golkar Bojonegoro dijadwalkan menggelar Sekolah Anggaran Vol. 1 pada 7 November 2026. Mengusung tema “Belajar Bersama Membaca Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027”, kegiatan ini menawarkan literasi APBD bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat. Namun, ada pertanyaan yang layak diajukan: sejauh mana forum tersebut memberi ruang bagi kritik yang independen?
Berdasarkan poster kegiatan, acara akan berlangsung di Aula DPD Partai Golkar Bojonegoro mulai pukul 09.00 WIB. Sebanyak 50 peserta direncanakan mengikuti kegiatan tanpa biaya, dengan menghadirkan Mokhamad Farid Fauzi, S.E., M.D.M., dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, serta Helmi Elisabeth, S.P., M.M., Kepala Bappeda Bojonegoro, sebagai narasumber.
APBD Bukan Sekadar Angka
A. Ghuzali, mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro) sekaligus penggiat sosial, menilai pendidikan anggaran penting untuk memperluas partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan. Masyarakat perlu memahami bukan hanya besaran belanja daerah, melainkan juga prioritas program, sasaran penerima manfaat, dan relevansinya dengan kebutuhan warga.
Namun, menurutnya, literasi anggaran tidak boleh berhenti pada kemampuan membaca tabel dan menghitung nominal. Peserta juga perlu dibekali kemampuan menguji efektivitas belanja, membandingkan alokasi dengan kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan berdasarkan data.
“Kalau ingin disebut sekolah anggaran, peserta harus diberi ruang untuk menguji data dan mempertanyakan kebijakan. Bukan sekadar mendengarkan presentasi, lalu pulang membawa sertifikat,” ujar Ghuzali.
Ketika Pendidikan Bertemu Politik
Penyelenggaraan kegiatan oleh partai politik tidak serta-merta mengurangi nilai edukatifnya. Sebaliknya, forum semacam ini dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memahami proses penganggaran. Meski demikian, posisi penyelenggara tetap menjadi alasan penting untuk menjaga keterbukaan materi dan independensi diskusi.
Ghuzali menilai, pertanyaan utamanya bukan siapa yang mengadakan, melainkan apakah peserta bebas mengkritisi kebijakan tanpa diarahkan pada kesimpulan politik tertentu.
“Pendidikan publik dan politik bisa berjalan beriringan. Tetapi, objektivitas harus dijaga. APBD perlu dibaca secara utuh, termasuk ketika ditemukan ketimpangan prioritas atau program yang patut dievaluasi,” katanya.
Ia mendorong penyelenggara menyediakan dokumen yang relevan, membuka sesi tanya jawab secara substantif, dan memberi kesempatan kepada peserta untuk melakukan analisis secara mandiri.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Daya Kritis
Sekolah Anggaran Vol. 1 berpotensi menjadi ruang pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro. Namun, kualitasnya tidak cukup diukur dari jumlah peserta, narasumber, atau sertifikat yang dibagikan.
Ukuran yang lebih penting ialah apakah peserta pulang dengan pemahaman yang lebih baik tentang APBD, keberanian mengajukan pertanyaan, dan kemampuan mengawasi kebijakan berdasarkan fakta.
Sebab, anggaran publik bukan milik partai, pemerintah, ataupun kelompok tertentu. Ia merupakan instrumen pembangunan yang harus dapat dipahami dan diawasi masyarakat.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan sekolah untuk membaca anggaran. Publik juga membutuhkan ruang untuk menguji, mengkritik, dan memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
(Red)
