Bandar Lampung, Rilis Publik – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah untuk menjaga gabah hasil produksi petani tetap terserap di dalam daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat Lampung.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (3/9/2026).
Gubernur Mirza menilai pengelolaan gabah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani sebagai produsen dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat sebagai konsumen.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan harga yang diterima petani tetap memberikan keuntungan, namun pada saat yang sama hasil produksi pertanian Lampung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.
“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat,” ujar Gubernur Mirza seperti dikutip siaran pers Pemprov Lampung, Jumat (4/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengungkapkan adanya indikasi gabah hasil produksi Lampung mengalir ke luar daerah.
Menurut Bimo, agen dari luar Lampung datang langsung ke sentra-sentra produksi untuk membeli gabah dari petani, kemudian membawa gabah tersebut keluar daerah untuk digiling dan diolah menjadi beras sebelum kembali dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi penggilingan di Lampung dan pada akhirnya berdampak terhadap pasokan beras di daerah.
“Ini menjadi salah satu yang perlu kita antisipasi karena gabah kita banyak yang keluar,” kata Bimo.
Karena itu, penguatan rantai pasok gabah dari petani hingga penggilingan menjadi salah satu langkah yang akan diperkuat Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya melalui pengawasan terhadap pergerakan gabah di sejumlah pintu keluar Lampung, terutama jalur distribusi menuju Pulau Jawa.
Selain pengawasan, pemerintah juga membahas opsi untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha dan kelembagaan di daerah dalam menyerap gabah petani. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian subsidi biaya angkut dalam proses pengiriman gabah dari petani menuju penggilingan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat gabah produksi Lampung lebih kompetitif untuk diserap oleh penggilingan lokal.
Pemerintah juga mendorong penguatan peran BUMD dan BUMDes agar dapat membeli gabah secara langsung dari petani pada kondisi tertentu. Dengan demikian, petani memiliki lebih banyak saluran pemasaran dan gabah tidak semata-mata bergantung pada pembeli dari luar daerah.
Produksi Gabah Lampung Capai 2,85 Juta Ton
Dari sisi produksi, Lampung masih memiliki kapasitas yang besar untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi Gabah Kering Panen (GKP) hingga September 2026 mencapai sekitar 2,85 juta ton, dengan luas panen sekitar 535 ribu hektare. Dengan tingkat rendemen sekitar 53%-54%, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.
Besarnya produksi tersebut menjadi modal penting bagi Lampung untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan daerah. Namun, produksi yang besar perlu diikuti dengan sistem penyerapan dan distribusi yang baik agar gabah yang dihasilkan petani dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong penyerapan gabah dan beras dari petani untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Bulog Lampung mencatat posisi stok cadangan beras pemerintah jenis medium per 1 September 2026 mencapai sekitar 232 ribu ton. Stok tersebut menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras apabila terjadi tekanan di pasar.
Petani Tetap Harus Mendapat Harga yang Baik
Gubernur Mirza menegaskan bahwa kebijakan pengendalian harga tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan petani. Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar petani tetap memperoleh harga yang layak atas hasil produksinya. Karena itu, solusi yang dibangun bukan sekadar menekan harga gabah, tetapi memperbaiki tata niaga dan rantai pasok dari petani hingga konsumen.
“Di satu sisi harga komoditas pertanian di tingkat produsen cukup baik, tetapi di sisi lain harga pangan yang dibayarkan masyarakat masih tinggi. Ini yang harus kita seimbangkan,” ujarnya.
Dengan memperkuat serapan gabah di dalam daerah, pemerintah berharap mata rantai distribusi dapat menjadi lebih efisien. Gabah petani dapat terserap dengan harga yang baik, penggilingan lokal mendapatkan bahan baku, dan beras yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung.
Perkuat Produksi dan Kelembagaan Petani
Selain persoalan tata niaga, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk menjaga produksi gabah Lampung. Penguatan sektor produksi akan dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, serta penguatan penyaluran pupuk kepada petani.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting dalam menjaga rantai pasok gabah. Petani didorong untuk bergabung dalam kelompok tani, gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi lainnya sehingga proses produksi hingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih terorganisasi. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, posisi tawar petani diharapkan meningkat dan akses terhadap pembeli maupun penggilingan dapat menjadi lebih terbuka.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan pentingnya sistem peringatan dini untuk mengantisipasi tekanan harga pangan. BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mendorong pemanfaatan proyeksi perkembangan harga pada minggu ketiga setiap bulan. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah melakukan intervensi lebih awal apabila terdapat komoditas atau wilayah yang diproyeksikan mengalami tekanan harga.
Dalam konteks komoditas beras, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah dalam membaca perkembangan pasokan gabah, produksi beras, serta pergerakan harga di tingkat petani hingga konsumen.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pengelolaan gabah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Produksi yang besar harus diikuti dengan penyerapan yang kuat, distribusi yang efisien, serta perlindungan terhadap petani.
Dengan demikian, gabah Lampung tidak hanya menjadi komoditas yang diperjualbelikan, tetapi menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu memberikan manfaat bagi petani sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat Lampung tetap terpenuhi.
