LAMPUNG UTARA, Rilis Publik– Pelaksanaan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Utara menjadi sorotan menyusul adanya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berinisial ER yang diduga memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengenakan identitas atau tanda pengenal pegawai terlebih duduk di meja pegawai lain.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pegawai berinisial ER tersebut terlihat melakukan pelayanan dengan duduk di meja pelayanan yang diketahui merupakan meja milik petugas lain yakni kepala bidang (Kabid) catatan sipil atas nama Diah Novilia.
Dia mengaku identitas miliknya memang ada namun sengaja tidak di pakai. “Ada namun tidak saya pakai” ujarnya ER pada wartawan, Senin (9/11/2026).
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan identitas petugas yang sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai standar operasional dan ketentuan yang berlaku.
Padahal, identitas petugas merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui siapa petugas yang memberikan pelayanan, sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam proses pelayanan dan dugaan lain yang mengalami aturan.
Hal ini perlu menjadi perhatian karena penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut ASN di lingkungan pemerintah daerah juga diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.
Atas kondisi tersebut, pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara diharapkan memberikan penjelasan mengenai status penugasan ER, alasan yang bersangkutan memberikan pelayanan tanpa tanda pengenal, serta penggunaan meja pelayanan milik petugas lain.
Sementara, dikonfirmasi pada kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Lampung Utara, Maryadi berjanji akan menegur pegawai yang bersangkutan. “Oke nanti akan kami tegur” terangnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara maupun pengelola MPP juga diharapkan melakukan evaluasi agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. (Fran)
