LAMPUNG TENGAH, (Rilis Publik) – Kabar dugaan penangkapan Kepala Kampung Payung Rejo oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mulai menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar tersebut dikaitkan dengan persoalan proyek pembangunan jalan rigid beton.
Jika kabar tersebut benar, tentu menjadi perkembangan serius yang patut mendapat perhatian masyarakat. Sebab, proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan rakyat justru tidak boleh berubah menjadi persoalan hukum akibat dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya.
Publik pun berhak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Apakah dugaan penangkapan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek rigid beton, pengelolaan anggaran, proses administrasi, atau persoalan lain yang sedang didalami aparat penegak hukum?
JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
Penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Jabatan kepala kampung bukanlah tameng untuk menghindari proses hukum apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
Namun demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kejari Lampung Tengah perlu memberikan penjelasan terbuka apabila memang terdapat proses penindakan terhadap Kepala Kampung Payung Rejo. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar kabar yang berkembang tanpa kejelasan.
PROYEK RIGID BETON JANGAN BERHENTI PADA ISU PENANGKAPAN
Persoalan proyek rigid beton juga tidak boleh luput dari pengawasan. Setiap penggunaan anggaran negara wajib dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kualitas pekerjaan, hingga laporan pertanggungjawaban.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis? Apakah volume pekerjaan sesuai kontrak? Apakah anggaran digunakan sebagaimana mestinya?
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus mengusutnya secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar proyek yang terlihat selesai. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang berkualitas, anggaran yang transparan, dan pejabat publik yang bertanggung jawab.
Kini, publik menunggu klarifikasi resmi dari Kejari Lampung Tengah terkait kabar dugaan penangkapan tersebut.
Jangan sampai uang rakyat menjadi misteri, sementara masyarakat hanya kebagian jalan rusak dan janji pembangunan. Transparansi adalah kewajiban, bukan kemurahan hati pejabat!
(Red)











