BOJONEGORO – Rilispublik – Kedisiplinan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan jam kerja kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada aktivitas pelayanan di Balai Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menyusul adanya pantauan yang menunjukkan belum terlihatnya perangkat desa pada pukul 08.30 WIB, sementara pada pukul 14.30 WIB kantor desa dilaporkan sudah dalam keadaan tertutup rapat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan jam kerja aparatur desa sekaligus keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebab, Balai Desa bukan sekadar bangunan administratif, melainkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat masyarakat memperoleh pelayanan.
Menanggapi persoalan tersebut, Camat Kapas, Zenny Bachtiar, S.STP., MM, telah dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai kondisi aktivitas Balai Desa Mojodeso, termasuk langkah yang akan dilakukan sebagai pemangku kebijakan dan pembina pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Kapas.
Dalam jawaban singkatnya, Camat Kapas menyampaikan, “Nanti kami sampaikan ke perangkat desa.”
Pernyataan tersebut menjadi respons awal pihak kecamatan atas informasi yang disampaikan. Namun, publik tentu berharap tindak lanjut yang lebih konkret agar persoalan kedisiplinan aparatur tidak berhenti pada penyampaian pesan semata, melainkan diikuti evaluasi dan pembinaan sesuai kewenangan yang berlaku.
Di sisi lain, konfirmasi juga telah disampaikan kepada salah satu Kepala Dusun Desa Mojodeso, Setyo Pujo Suwarno.Awak media meminta penjelasan mengenai apakah kondisi tersebut telah diketahui pemerintah desa, bagaimana tanggapannya, serta langkah yang akan dilakukan untuk memastikan kedisiplinan jam kerja dan pelayanan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut telah terkirim dan menunjukkan tanda centang dua, tetapi belum memperoleh jawaban.
Jam Kerja dan Tanggung Jawab Pelayanan
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kedisiplinan aparatur desa merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan tanggung jawab pelayanan publik.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa.
Karena itu, persoalan jam kerja tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan kehadiran pegawai, tetapi juga menyangkut kepastian masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan secara layak dan berkesinambungan.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai waktu pelayanan, keberadaan petugas, serta mekanisme pelayanan apabila terdapat kegiatan kedinasan di luar kantor desa.
Menunggu Langkah Pembinaan Kecamatan
Respons Camat Kapas yang menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada perangkat desa diharapkan menjadi pintu masuk bagi evaluasi internal Pemerintah Desa Mojodeso.
Langkah pembinaan dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan tugas aparatur desa berjalan sesuai ketentuan, serta tidak menimbulkan kesan bahwa jam pelayanan dapat berlangsung tanpa kepastian.
Awak media tetap membuka ruang klarifikasi bagi Kepala Desa, perangkat desa, maupun pihak Kecamatan Kapas untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk apabila terdapat agenda kedinasan, kegiatan lapangan, atau alasan tertentu yang menyebabkan Balai Desa tidak terlihat beraktivitas pada waktu pantauan.
Sebab, kritik terhadap kedisiplinan aparatur bukanlah bentuk penghakiman, melainkan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan desa yang lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, pelayanan publik tidak cukup hanya tercantum dalam aturan dan jadwal kerja. Kehadiran aparatur, kepastian pelayanan, serta tanggung jawab kepada masyarakat harus menjadi ukuran nyata dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
(Red)











