BOJONEGORO –Rilispublik – Pemerintah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, bersama unsur pendamping sosial melakukan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) anak yatim dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Koordinasi yang berlangsung di Balai Desa Tanjungharjo, Senin (16/11/2026), menghasilkan sejumlah langkah evaluasi dan penyelesaian administratif.
Terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian dalam aduan tersebut. Pertama, adanya penerima bantuan sosial anak yatim yang berusia lebih dari 15 tahun dan masih tercantum dalam daftar penerima. Kedua, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT atas nama Sumiati yang menurut informasi pengadu tidak pernah dikuasai atau dibawa oleh yang bersangkutan, meskipun status kepesertaannya masih aktif.
Menanggapi persoalan pertama, pihak Pemerintah Desa Tanjungharjo menjelaskan bahwa kurang cermatnya proses pemeriksaan data usia menjadi salah satu faktor sehingga seluruh nama yang tercantum dalam daftar penerima sempat diundang untuk mengambil bantuan di tingkat kecamatan.
Setelah diberikan penjelasan mengenai mekanisme serta persyaratan pengambilan bantuan, orang tua penerima manfaat akhirnya dapat memahami ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, untuk persoalan KKS BPNT atas nama Sumiati, dilakukan langkah penelusuran melalui koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemerintah desa. Pemeriksaan direncanakan melalui pencetakan rekening koran oleh pihak bank guna mengetahui riwayat transaksi sekaligus mengidentifikasi pihak yang selama ini menggunakan kartu tersebut.
Dalam perkembangan tindak lanjut, KKS BPNT atas nama Sumiati telah dilakukan pemblokiran dan diterbitkan kartu baru sebagai langkah penyelesaian awal atas persoalan tersebut.
Kegiatan koordinasi ini melibatkan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Kapas beserta staf, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PLO Dinas Sosial, pendamping PKH, Pemerintah Desa Tanjungharjo, serta penerima manfaat.
Persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola bantuan sosial tidak cukup hanya berorientasi pada penyaluran, tetapi juga harus menjamin akurasi data penerima, transparansi administrasi, dan perlindungan hak masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan validasi data menjadi elemen penting untuk mencegah kesalahan penetapan penerima maupun potensi penyalahgunaan kartu bantuan sosial.
Khusus terhadap persoalan KKS yang tidak dikuasai oleh penerima manfaat, penelusuran riwayat transaksi dan identifikasi pihak yang menggunakan kartu menjadi langkah penting agar duduk perkara dapat diketahui secara objektif.
Dengan demikian, penyelesaian administratif berupa pemblokiran dan penerbitan kartu baru perlu diikuti dengan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
Tindak lanjut ini diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian dua aduan tersebut, melainkan menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan dan pendataan bansos di tingkat desa, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
(Red)











