Rumbia 2, Rilis Publik – Polemik mengenai legitimasi dan substansi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) terus menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik keras disampaikan oleh mantan Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPPP-SPSI PT GMR (SRE-2) yang menilai arah perundingan PKB tersebut berpotensi merugikan hak-hak mendasar pekerja perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan penjelasan mantan Ketua PUK SPPP-SPSI PT GMR (SRE-2) tersebut, terdapat dugaan kuat bahwa rumusan PKB BKS-PPS justru melemahkan pasal-pasal perlindungan yang telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, draf kesepakatan tersebut juga dinilai menggerus hukum kebiasaan perusahaan (corporate customary law) yang sudah mengakar dan berjalan selama puluhan tahun di lingkungan perkebunan.
Ia menegaskan, pembuatan PKB BKS-PPS seharusnya memperkuat kesejahteraan buruh, bukan justru menurunkannya. Salah satu poin krusial yang sudah melekat selama puluhan tahun di perusahaan perkebunan adalah pembayaran bonus karyawan. Menurutnya, kewajiban pembayaran bonus tersebut harus dikunci secara tetap dan tegas di dalam PKB BKS-PPS sebagai jaminan kesejahteraan khusus bagi seluruh karyawan perkebunan kelapa sawit.
Sejalan dengan hal itu, para karyawan perkebunan juga menaruh harapan besar kepada pemerintah, khususnya instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk turun tangan mengawal proses ini. Karyawan mendesak agar pemerintah menekan pihak perunding PKB BKS-PPS supaya menetapkan besaran bonus karyawan minimal empat bulan upah secara mengikat, sesuai dengan hukum kebiasaan yang telah berjalan selama puluhan tahun di perusahaan perkebunan.
Selain persoalan substansi isi perjanjian, rekam jejak perjalanan mantan pengurus unit kerja PT GMR (SRE-2) ini juga dinilai menjadi bukti nyata bahwa tim perunding dari unsur Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) tidak lagi memiliki basis anggota yang riil di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam BKS-PPS.
Minimnya kehadiran dan peran FSPPP-SPSI dalam mengawal hak-hak buruh di tingkat unit kerja tergambar dalam sejumlah kasus perselisihan hubungan industrial. Salah satunya tercatat dalam dokumen Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 560/1412/DTK-4/2024 tertanggal 26 Juli 2024 terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Rusdi F Ndaha, seorang pemanen dengan masa kerja 15 tahun di PT Indo Sepadan Jaya.
Dalam dokumen mediasi tripartit tersebut, pekerja sepenuhnya didampingi oleh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPPK-FSPMI) Kabupaten Labuhanbatu bersama PUK SP.PK-FSPMI PT Indo Sepadan Jaya. Absennya unsur FSPPP-SPSI dalam pendampingan kasus di lapangan dinilai memperkuat argumen bahwa basis massa pekerja sawit telah beralih ke serikat lain yang aktif melakukan advokasi.
Kalangan pekerja perkebunan menilai, perundingan PKB yang dilakukan tanpa representasi anggota yang terverifikasi secara faktual di perusahaan anggota BKS-PPS sangat rawan melahirkan kesepakatan yang merugikan buruh. Sesuai prinsip hukum ketenagakerjaan, isi PKB wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik dari undang-undang maupun kebiasaan baik yang sudah berjalan, termasuk kepastian hak bonus empat bulan upah bagi pekerja sawit.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus FSPPP-SPSI, perwakilan manajemen BKS-PPS, maupun Dinas Tenaga Kerja terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai desakan penetapan bonus empat bulan upah serta evaluasi keabsahan tim perunding PKB BKS-PPS tersebut.











