JAKARTA, Rilis Publik – Ketua Umum DPP Prabu Satu Nasional (PSN), Teungku Muhammad Raju, secara resmi menunjuk Tonizal, S.H. sebagai Ketua LBH Cakrawala Keadilan, lembaga bantuan hukum resmi di bawah naungan PSN, untuk memimpin investigasi dan advokasi mendalam terkait dugaan kriminalisasi terhadap Dwi Purbo Istiyarno, Ketua Dewan Penasehat DPP PSN dan Direktur Utama PT Karya Putra Andalan (KPA).
Penunjukan ini dilakukan menyusul munculnya kejanggalan dalam proses penyerahan uang sebesar Rp1 miliar ke Kejaksaan Negeri Cianjur, yang diduga tidak berdasarkan kuasa dan tanpa sepengetahuan pihak yang namanya disebut.
> “Kami tidak akan tinggal diam ketika tokoh kami dikriminalisasi. Ini bukan sekadar serangan hukum, tapi bisa jadi bagian dari upaya sistematis melemahkan kekuatan rakyat pendukung perubahan. Saya tunjuk Saudara Tonizal, S.H. untuk segera turun langsung mengusut semua kejanggalan dan memastikan keadilan berpihak pada yang benar,” tegas Ketum PSN.
Tugas LBH Cakrawala Keadilan:
1. Mengkaji legalitas penyerahan uang oleh Yusuf Al Furqaan.
2. Menelusuri peran dan keberadaan Rachmat Hidayat dalam kasus ini.
3. Menggali kesaksian dari H. Dadan Ginanjar dan pihak-pihak lain terkait.
4. Jika diperlukan Mendampingi Dwi Purbo dalam segala proses hukum sebagai saksi maupun pelapor.
5. Membuka ruang komunikasi hukum dengan Kejari Cianjur dan aparat penegak hukum pusat.
Tegas Tapi Terukur
Ketua LBH Cakrawala Keadilan, Tonizal, S.H., menyatakan siap mengemban mandat penuh dari Ketum PSN:
> “Kami akan bekerja secara profesional, independen, dan tegas. Kami tidak membela kejahatan, tapi kami juga tidak akan membiarkan keadilan diinjak dengan nama hukum.”
⚖ PSN: Ini Masalah Integritas Demokrasi
DPP PSN menegaskan kembali bahwa kasus ini bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan menyangkut marwah organisasi dan demokrasi yang lebih luas.
PSN adalah organisasi kemasyarakatan resmi pendukung Presiden Prabowo Subianto yang terdaftar di Rumah Besar pemenangan Prabowo
Tuntutan PSN:
1. Kejari Cianjur segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
2. Dokumentasi proses hukum harus disertai surat kuasa dan bukti yang sah.
3. Seluruh aliran dana senilai Rp1,5 miliar harus ditelusuri tuntas.
4. Jangan ada kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang sedang mencari keadilan.(Rapel)
