SMPN 03 Bunga Mayang Tutup Diri

Jumat, 21 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Utara, Rilis Publik –
Dugaan praktik mark-up dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat, kali ini di SMPN 03 Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran diduga kuat terjadi, namun pihak sekolah memilih tutup diri dan enggan memberikan klarifikasi saat dimintai keterangan oleh awak media.

Pada Senin, 17 November 2025, tim awak media audensi melakukan upaya konfirmasi langsung. Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat. Saat dihubungi melalui telepon, panggilan sempat diangkat namun langsung dimatikan, sementara beberapa guru terlihat acuh dan tidak memberikan respon yang layak kepada media.

Honor Tenaga Kependidikan Diduga Tidak Sinkron dengan Anggaran
Berdasarkan keterangan bendahara sekolah, terdapat 16 tenaga honorer yang masing-masing menerima honor Rp25.000 per jam, atau sekitar Rp500.000 per bulan.

Jika dikalkulasi:
16 orang × Rp500.000 = Rp8.000.000 per bulan,
atau setara Rp96.000.000 per tahun.

Namun, besaran anggaran BOS yang dialokasikan untuk komponen pembayaran honor dinilai tidak sebanding, sehingga memunculkan dugaan adanya selisih yang tidak jelas penggunaannya.

Kaperwil Rilis Publik Provinsi Lampung (Dailami)Angkat Suara

Perwakilan Kaperwil Rilis Publik Provinsi Lampung menyayangkan sikap tertutup pihak sekolah. Menurutnya, lembaga pendidikan yang menggunakan dana negara seharusnya bersikap transparan, kooperatif, dan terbuka terhadap proses kontrol sosial, bukan justru menghindar.

Ia menegaskan bahwa Rilis Publik akan terus mengawal dugaan penyimpangan tersebut hingga terang benderang dan meminta pihak dinas pendidikan turun langsung melakukan audit penggunaan Dana BOS di SMPN 03 Bunga Mayang.

Publik Berhak Tahu
Dana BOS adalah dana publik yang digunakan untuk menunjang operasional pendidikan. Setiap penyalahgunaan, mark-up, atau ketidaksesuaian anggaran adalah bentuk pelanggaran yang harus ditindak.

Rilis Publik akan terus menggali informasi dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait demi keterbukaan anggaran di sektor pendidikan.

*GABUNGAN MEDIA RILIS PUBLIK & MEDIA INVESTIGASI ID*

Berita Terkait

Diduga Layani Masyarakat Tanpa Identitas, Pegawai Disdukcapil di MPP Lampung Utara Jadi Sorotan
Pemkab Lampung Utara Target Masuk Lima Besar Perolehan Medali Porpov 2026
Polda Lampung Ungkap Lima Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Rp125 Miliar
Pemprov Lampung Perkuat Jejaring Daerah untuk Pemerataan Layanan Berkualitas
Angin Puting Beliung Rusak 25 Rumah di Lampung Selatan
Imigrasi Lampung Selidiki Dugaan TPPO di Pesawaran
Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Resmikan Revitalisasi 10 SMP
Kampung Nelayan Merah Putih di Lamtim Jadi Percontohan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:46

Diduga Layani Masyarakat Tanpa Identitas, Pegawai Disdukcapil di MPP Lampung Utara Jadi Sorotan

Senin, 9 November 2026 - 15:14

Pemkab Lampung Utara Target Masuk Lima Besar Perolehan Medali Porpov 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 17:55

Polda Lampung Ungkap Lima Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Rp125 Miliar

Sabtu, 7 November 2026 - 17:27

Pemprov Lampung Perkuat Jejaring Daerah untuk Pemerataan Layanan Berkualitas

Kamis, 5 November 2026 - 20:38

Angin Puting Beliung Rusak 25 Rumah di Lampung Selatan

Berita Terbaru