Bojonegoro, RilisPublik — Di tengah rutinitas akhir tahun yang lazim diisi laporan seremonial dan klaim capaian, Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro justru memilih jalur berbeda, membuka ruang refleksi kritis atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Forum yang diadakan oleh Bidang Kajian Publik dan Isu Strategis DPD Partai Golkar Bojonegoro, di ruang Rumah Aspirasi DPD Partai Golkar Bojonegoro, Jalan A. Yani, Desa Tikusan,Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini menjadi arena dialog terbuka yang mempertemukan kekuasaan, gagasan, dan kritik publik.
Senin, 29/12/2025.
Alih-alih menampilkan angka-angka keberhasilan, forum ini menghadirkan suara mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai cermin evaluatif atas arah pembangunan daerah.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan—PMII, IMM, HMI, GMNI, ZIM Radar—serta unsur bantuan hukum hadir membawa catatan kritis tentang anggaran, kepemimpinan, infrastruktur, hingga kualitas sumber daya manusia.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro menegaskan bahwa forum tersebut merupakan upaya sadar untuk membuka kanal partisipasi publik, meskipun Golkar merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Setyo Wahono dan Nurul Azizah.
“Kami ingin menerima masukan dan kritik dari teman-teman mahasiswa melalui Bidang Kajian Publik dan Isu Strategis DPD Partai Golkar Bojonegoro. Pembangunan tidak mungkin berjalan sehat tanpa kritik dan pengawasan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi semacam pengantar bagi diskusi yang kemudian bergerak melampaui basa-basi politik. PMII, misalnya, mengajukan satu pertanyaan mendasar: mengapa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terus berulang, sementara problem dasar masyarakat tetap hadir dari tahun ke tahun? Bagi PMII, SILPA bukan sekadar soal angka, melainkan indikator lemahnya perencanaan dan ketidaktepatan eksekusi kebijakan.
IMM menggeser diskusi ke wilayah kepemimpinan. Sikap kehati-hatian yang berlebihan, menurut mereka, berpotensi melahirkan kebijakan tanpa daya dobrak. Infrastruktur jalan yang terus menjadi agenda tahunan dianggap sebagai gejala dari keberanian politik yang belum sepenuhnya hadir.
Sementara itu, HMI mengajak forum menengok dimensi jangka panjang, pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, yang kerap menjadi jargon dalam pidato resmi, dinilai belum menemukan bentuk kebijakan yang konsisten dan terukur.
Nada kritis semakin menguat ketika GMNI mempertanyakan orientasi pembangunan yang dianggap lebih sibuk pada simbol dan seremoni ketimbang pembenahan struktural. Isu reforma agraria, Indeks Pembangunan Manusia, hingga ketiadaan perguruan tinggi negeri di Bojonegoro disebut sebagai variabel penting yang selama ini luput dari perhatian serius.
ZIM Radar menambahkan lapisan analisis fiskal. Paradoks anggaran belanja besar dengan SILPA yang terus membengkak, menjadi tanda tanya tentang efektivitas tata kelola keuangan daerah. Di sektor pertanian, absennya negara saat harga panen jatuh memperlihatkan rapuhnya perlindungan terhadap kelompok produktif pedesaan.
Dari perspektif hukum, Bakumham Partai Golkar mengingatkan bahwa kebijakan tidak berdiri di ruang hampa. Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum, potensi konflik agraria pasca-2025, ketidakjelasan RTRW, serta kebijakan upah minimum menjadi rangkaian isu yang membutuhkan kehati-hatian dan partisipasi publik yang lebih luas.
Forum refleksi akhir tahun ini akhirnya tidak sekadar mencatat kritik, melainkan menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar, sejauh mana kritik publik mampu bertransformasi menjadi kebijakan? Partai Golkar menyatakan seluruh masukan akan dirangkum sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi.
Bagi publik Bojonegoro, forum ini menjadi sinyal bahwa ruang dialog masih terbuka, namun juga menjadi pengingat bahwa refleksi tanpa keberanian bertindak hanya akan berakhir sebagai catatan tahunan yang dilupakan.
[Red/Ahmad Gz]
