JAKARTA, Rilis Publik – DPR Jepang resmi dibubarkan. Keputusan politik besar ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menandai dimulainya tahapan pemilu sela atau snap election. Pembubaran parlemen ini sekaligus mengakhiri masa kerja majelis rendah sebelum periode regulernya berakhir dan membuka jalan bagi kontestasi politik nasional dalam waktu singkat.
Langkah pembubaran DPR Jepang tersebut dijadwalkan berlaku Jumat, 23 Januari 2026, dengan pemungutan suara nasional ditetapkan berlangsung pada 8 Februari 2026. Seluruh 465 kursi majelis rendah parlemen Jepang akan diperebutkan dalam pemilu sela ini, menjadikannya salah satu pertarungan politik paling menentukan dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan ini langsung menyedot perhatian publik dan media internasional. Pasalnya, pemilu sela ini akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Sanae Takaichi sejak ia dilantik sebagai perdana menteri pada Oktober 2025. Takaichi bahkan secara terbuka menyatakan siap mempertaruhkan masa depan politiknya dalam pemilu tersebut, sebuah sinyal bahwa pembubaran DPR Jepang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan taruhan kekuasaan yang serius.
Pembubaran DPR Jepang tidak lepas dari tekanan ekonomi domestik yang kian dirasakan masyarakat. Lonjakan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya hidup menjadi isu utama yang membayangi pemerintahan Takaichi. Survei terbaru lembaga penyiaran publik NHK menunjukkan sekitar 45 persen responden menempatkan isu harga sebagai kekhawatiran utama, jauh melampaui isu diplomasi maupun keamanan nasional.
Dalam konteks tersebut, pemilu sela diposisikan sebagai cara untuk meminta mandat ulang rakyat. Takaichi menilai legitimasi politik yang kuat dibutuhkan agar pemerintahannya mampu meloloskan kebijakan strategis, terutama di bidang ekonomi. Salah satu janji yang dilontarkan adalah penghentian sementara pajak konsumsi bahan makanan sebesar 8 persen selama dua tahun, yang diklaim dapat meringankan beban rumah tangga.
Selain faktor ekonomi, pembubaran DPR Jepang juga berkaitan dengan agenda jangka menengah pemerintahan. Pada akhir Desember lalu, kabinet Takaichi telah menyetujui rancangan anggaran negara terbesar dalam sejarah Jepang, senilai 122,3 triliun yen. Kemenangan dalam pemilu sela dinilai akan memperkuat posisi koalisi pemerintah di parlemen, sehingga pengesahan anggaran dan undang-undang strategis dapat berjalan lebih mulus.
Di sisi lain, dinamika geopolitik turut menjadi latar belakang penting. Pemerintah Jepang tengah menghadapi ketegangan kawasan, khususnya terkait China dan isu Taiwan, serta upaya memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Dengan DPRD Jepang bubar dan pemilu sela digelar, hasil pemungutan suara Februari mendatang akan menjadi penentu arah kebijakan Jepang, baik di dalam negeri maupun di panggung global.
