Bandarlampung, Rilis Publik – Pengangkatan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan soal rasa keadilan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai pengangkatan petugas MBG yang berjalan cepat kontras dengan kondisi guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun hingga kini belum memperoleh kepastian status sebagai PPPK.
Menurutnya, kesejahteraan guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan kondisi psikologis peserta didik. Ketimpangan kebijakan dikhawatirkan akan berdampak panjang pada dunia pendidikan.
DPRD Lampung akan menyalurkan aspirasi guru honorer kepada pemerintah pusat, dengan harapan pengangkatan dilakukan secara bertahap, adil, dan berkeadilan, tanpa membebani daerah.
