Bandarlampung (Rilis Publik) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar. Hal ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara pelayanan harus memastikan layanan diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penilaian Ombudsman tahun ini menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan. Keempat OPD tersebut menjadi lokus penilaian karena memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Seluruh 48 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki fungsi pelayanan publik sehingga hasil penilaian ini diharapkan menjadi tolok ukur dan bahan pembelajaran bagi perangkat daerah lainnya.
Khusus RSUD dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga mutu pelayanan kesehatan. Seluruh jajaran rumah sakit diminta meningkatkan profesionalisme dan memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang adil sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.
Gubernur Mirza juga meminta jajaran rumah sakit mempersiapkan penilaian secara serius, mulai dari konsistensi penerapan standar pelayanan, ketersediaan administrasi dan informasi pelayanan, hingga efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat. Upaya pencegahan terhadap setiap potensi maladministrasi harus dilakukan sejak awal agar tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Perhatian terhadap evaluasi tersebut juga berkaitan dengan capaian Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun sebelumnya. Gubernur menyebut Lampung telah mencatatkan prestasi dengan masuk tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik dan berharap capaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada penilaian tahun 2026.
Berdasarkan catatan resmi Pemerintah Provinsi Lampung, pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Lampung memperoleh predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi dan menjadi satu-satunya provinsi dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut. Capaian ini menjadi modal sekaligus tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah.
