DPP Pematank Bersama Aliansi Keramat Datangi Kejati Lampung, Pasca Pemeriksaan Bupati Way Kanan

Kamis, 16 Januari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (Rilis Publik) – Pasca diperiksanya Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, DPP Pematank bersama Aliansi Keramat mendatangi kantor Kejati Lampung, Rabu 15 Januari 2025. Kedatangan ini sebagai bentuk dukungan terhadap penyelidikan dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan kawasan hutan di Lampung Selatan dan Way Kanan, Rabu, (15/1/2024).

 

Dalam pernyataan sikapnya, DPP Pematank dan Aliansi Keramat menegaskan tiga poin penting:

 

Mengusut tuntas dugaan mafia tanah serta indikasi penyalahgunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meninjau ulang dan tidak memperpanjang izin HGU bagi beberapa perusahaan yang menggunakan kawasan hutan produksi.

Mendukung penuh penyelidikan Kejati Lampung dan meminta segera meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan apabila bukti sudah cukup.

Indikasi Pelanggaran di Kawasan Register

Menurut DPP Pematank dan Aliansi Keramat, praktik mafia tanah diduga melibatkan pejabat tinggi daerah dan mendapatkan dukungan dari penguasa tertentu. Kawasan hutan produksi seperti Register 41, 42, 44, dan 46 menjadi objek empuk bagi mafia tanah, yang mengatasnamakan koperasi.

 

Dugaan lain menyebutkan, kawasan tersebut telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan karet dan sawit oleh oknum tertentu yang menggunakan nama perusahaan. Setidaknya lima koperasi diduga terlibat dalam pengelolaan kawasan ini, yang jelas melanggar aturan.

 

“Bahkan, untuk memuluskan usaha mereka, anggaran APBD diduga digunakan untuk merehabilitasi infrastruktur jalan, sehingga memperlancar akses usaha ilegal tersebut,” ungkap DPP Pematank dalam keterangannya.

 

Dukungan yang diberikan kepada Kejati Lampung diharapkan dapat negara dan kawasan hutan.

Berita Terkait

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya
Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU
Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera
Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh
Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan
Pemkab Lampung Utara Perkuat Kerjasama Pendidikan Pascasarjana dengan Universitas Lampung
Keliru: Soal Pengalihan dan Pungli Anggaran IDM Kadis Dan TA Ungkap Itu Tidak Ada

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:08

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya

Senin, 16 November 2026 - 18:03

Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera

Minggu, 15 November 2026 - 12:23

Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 09:04

Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh

Minggu, 15 November 2026 - 09:02

Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan

Berita Terbaru

Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:11