Bandar Lampung (Rilis Publik) – Hari pertama dimulainya proses belajar mengajar di sekolah, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran.
Peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pendistribusiannya MBG di beberapa sekolah dilaksanakan bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo dan jajaran Senin (13/7/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran.
Pemantauan tersebut berlangsung di SPPG Kemiling, Beringin Raya, Kota Bandar Lampung, serta meninjau pendistribusian MBG di SD Negeri 4 Sumberejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.
Gubernur Mirza mengatakan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima.
“Setelah masuk sekolah ini kita secara bersama-sama berkolaborasi dan mengajak seluruh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi program MBG, mulai dari proses distribusi sampai dengan lauk-pauknya,” ujarnya.
Advertisement
Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau langsung dapur penyedia makanan, proses distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima siswa di berbagai jenjang pendidikan.
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah masukan yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program.
“Ada beberapa masukan-masukan yang tujuannya tentu kita ingin memperbaiki agar program ini terus berjalan dengan baik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Mirza meminta perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah perbaikan melalui Surat Edaran Gubernur.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain transparansi daftar menu dan harga makanan, pelibatan Dinas Koperasi dalam pemberdayaan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan MBG.
Ia juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan kejaksaan negeri di masing-masing daerah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Ini adalah program prioritas Presiden. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu kita ingin di Provinsi Lampung program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bisa dinikmati masyarakat sesuai harapan Bapak Presiden,” ujarnya.
Gubernur Mirza mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan masukan terhadap pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kami juga mengharapkan banyak masukan dari masyarakat demi memperbaiki program ini,” pungkasnya.(Bila)
