IMF Soroti Kasus PT PSMI: Uang Rp1 Triliun Disita, Ketua IMF Minta Penegakan Hukum Dibuka Seterang-terangnya

Minggu, 27 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG, Rilis Publik— Kasus dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani V Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menyita dan menerima penitipan uang dari PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI) senilai Rp1.003.184.000.000 serta USD166.000.

 

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penyitaan uang maupun aset, tetapi mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

“Nilai uang yang diamankan sangat besar. Publik tentu bertanya, bagaimana proses pemanfaatan kawasan hutan itu terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana negara bisa mengalami kerugian. Ini harus dibuka secara terang berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujar Indra.

 

Menurut Indra, proses hukum perlu dikawal secara transparan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ia menilai masyarakat Lampung berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kawasan, dasar pemanfaatan lahan, perizinan, serta mekanisme yang menyebabkan perkara tersebut masuk ke ranah pidana.

Kejagung sebelumnya menyatakan telah memeriksa 47 saksi dan tiga ahli, menyita dokumen terkait, serta memblokir 10 rekening perusahaan dalam penyidikan perkara tersebut.

 

Kejaksaan Negeri Klaten

Kejagung juga menyebut uang yang diserahkan PT PSMI telah dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Syariah Indonesia.

 

Menurut penjelasan Kejagung, uang tersebut nantinya dapat disetorkan ke kas negara apabila perkara telah terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

 

IMF: Jangan Hanya Berhenti pada Angka Rp1 Triliun

 

Indra mengatakan angka lebih dari Rp1 triliun seharusnya menjadi pintu masuk untuk melihat perkara secara utuh.

“Jangan sampai publik hanya melihat angka Rp1 triliun. Yang lebih penting adalah bagaimana negara bisa kehilangan hak atau mengalami kerugian, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana tata kelola kawasan hutan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun,” katanya.

 

Ia juga mendorong agar proses penyidikan dilakukan secara profesional dan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan diperiksa berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.

Perkembangan terbaru menunjukkan Kejagung masih melanjutkan penyidikan. Bahkan, pada September 2026 penyidik telah memeriksa sejumlah saksi tambahan, termasuk mantan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, dalam kapasitasnya sebagai saksi.

 

IMF menegaskan akan terus mencermati perkembangan perkara tersebut dan mendorong agar proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, serta berpijak pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berita Terkait

Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026
Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit
RSUDAM Siap Kembangkan Layanan Kedokteran Nuklir dan Radioterapi, BAPETEN Turun Evaluasi Standar Keselamatan
Gunung Kucing Akhirnya Disegel! Dlh Hentikan Proyek Angkasa Land, IMF: Keselamatan Warga Jangan Dikorbankan
Material Galian Gunung Kucing Terbukti Diangkut Keluar! IMF Desak DLH Bertindak, Nyali Pemerintah Dipertaruhkan
Pemprov Lampung Matangkan Persiapan Jadi Tuan Rumah Pornas Korpri 2027
Material Kerukan Gunung Kucing Diangkut Keluar, IMF Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas
Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi dan Way Balau, Antisipasi Banjir

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:18

Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026

Minggu, 15 November 2026 - 17:37

Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit

Selasa, 3 November 2026 - 21:10

RSUDAM Siap Kembangkan Layanan Kedokteran Nuklir dan Radioterapi, BAPETEN Turun Evaluasi Standar Keselamatan

Selasa, 3 November 2026 - 00:57

Gunung Kucing Akhirnya Disegel! Dlh Hentikan Proyek Angkasa Land, IMF: Keselamatan Warga Jangan Dikorbankan

Senin, 2 November 2026 - 08:51

Material Galian Gunung Kucing Terbukti Diangkut Keluar! IMF Desak DLH Bertindak, Nyali Pemerintah Dipertaruhkan

Berita Terbaru