BANDAR LAMPUNG, Rilis Publik– Ambruknya plafon Masjid Al-Wasi’i Universitas Lampung (Unila) menjadi alarm serius yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan kerusakan bangunan biasa.
Integrity Media Forum (IMF) menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum bagi pihak terkait untuk membuka secara transparan kualitas pekerjaan, proses pembangunan, hingga pertanggungjawaban anggaran proyek Masjid Al-Wasi’i.
Terlebih, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Unila, plafon yang ambruk diperkirakan memiliki luas sekitar 80 meter persegi.
Meski disebut tidak menyebabkan kerusakan struktur utama bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini tetap menyisakan pertanyaan besar mengenai standar mutu konstruksi dan pengawasan pekerjaan.
IMF: JANGAN HANYA DIPERBAIKI, PENYEBABNYA HARUS DIUNGKAP!
Ketua Umum Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, menegaskan bahwa ambruknya bagian plafon fasilitas publik, terlebih rumah ibadah di lingkungan perguruan tinggi negeri, tidak boleh diselesaikan hanya dengan membersihkan puing-puing dan melakukan perbaikan fisik.
Menurut IMF, hal paling mendasar yang harus dijawab adalah mengapa plafon tersebut bisa ambruk. Apakah karena faktor usia bangunan, kerusakan material, kesalahan metode pemasangan, lemahnya pengawasan pemeliharaan, atau kemungkinan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
“Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada pernyataan bahwa plafon akan diperbaiki. Yang harus dijelaskan kepada publik adalah apa penyebab sebenarnya.
Jika ada persoalan mutu pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab?
Jika ada kelalaian pengawasan, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban?” tegas Indra.
IMF menilai pemeriksaan teknis secara independen sangat diperlukan untuk memastikan apakah material, konstruksi, dan hasil pekerjaan telah memenuhi standar keselamatan bangunan.
APH DIMINTA TELUSURI DOKUMEN PROYEK DAN REALISASI ANGGARAN
IMF juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, agar mencermati peristiwa tersebut.
Apabila ditemukan indikasi awal penyimpangan, APH diminta melakukan penelusuran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemeriksaan perlu mencakup dokumen perencanaan, nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berita acara serah terima pekerjaan, hingga masa pemeliharaan bangunan.
IMF juga mendorong audit teknis dan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh lembaga yang berwenang, termasuk BPK maupun BPKP sesuai kewenangannya.
“Publik berhak mengetahui apakah uang negara yang digunakan benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas.
Jangan sampai bangunan yang seharusnya memberikan rasa aman justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang menggunakannya,” lanjut Indra.
REKTOR UNILA BENARKAN PLAFON AMBRUK
Sebelumnya, Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., membenarkan adanya plafon yang ambruk di Masjid Al-Wasi’i.
“Benar. Tapi bukan proyek baru dibangun. Sudah lama,” terang Rektor saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Wakil Rektor II Unila Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa dirinya telah meminta konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Berdasarkan keterangan PPK, bagian yang ambruk merupakan plafon dengan luas sekitar 80 meter persegi dan bukan kerusakan pada struktur utama bangunan. Lokasi tersebut juga telah dibersihkan dan menurut keterangan PPK akan dilakukan perbaikan.
Namun, bagi IMF, penjelasan tersebut belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik.
Pernyataan bahwa bangunan bukan proyek baru justru harus diikuti dengan penjelasan mengenai kapan pekerjaan dilaksanakan, siapa pelaksananya, bagaimana riwayat pemeliharaannya, serta apakah pekerjaan tersebut masih berada dalam masa tanggung jawab pemeliharaan atau garansi.
IMF: KESELAMATAN PENGGUNA MASJID HARUS MENJADI PRIORITAS
IMF meminta pihak Unila tidak hanya fokus pada perbaikan plafon yang telah ambruk, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bagian plafon lainnya guna mengantisipasi kejadian serupa.
Keselamatan jamaah dan seluruh pengguna masjid harus menjadi prioritas utama.
Indra menegaskan, IMF tidak sedang menuduh pihak tertentu melakukan tindak pidana. Namun, sebagai organisasi media dan wartawan, IMF berkepentingan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik mendapat penjelasan yang terang.
“IMF berpihak pada kebenaran, bukan membela pihak mana pun.
Jika memang hanya persoalan usia bangunan dan pemeliharaan, jelaskan secara terbuka. Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan atau indikasi penyimpangan anggaran, jangan ada yang dilindungi. Hukum harus berjalan sesuai fakta dan bukti,” tegasnya.
SOROTAN IMF: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN BARU BERTINDAK!
Bagi IMF, ambruknya plafon Masjid Al-Wasi’i bukan sekadar persoalan bangunan. Ini menyangkut keselamatan manusia, kualitas pembangunan fasilitas publik, dan tanggung jawab pengelolaan anggaran.
Kini publik menunggu langkah nyata pihak Unila, termasuk hasil pemeriksaan teknis dan penjelasan mengenai riwayat pembangunan serta pemeliharaan masjid tersebut.
IMF menegaskan, transparansi bukan ancaman bagi institusi. Justru keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik.
Sebab, bangunan boleh diperbaiki, tetapi penyebab kerusakan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.











