IMF Soroti Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Dana PI 10 Persen PT LEB

Sabtu, 11 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG, Rilis Publik — Integrity Media Forum (IMF) menyoroti perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen oleh PT Lampung Energi Berjaya (LEB), yang kini mulai menyeret nama mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebagaimana terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung.

 

Ketua Umum IMF, Indra Segalo Galo, menegaskan bahwa perkara ini harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat karena menyangkut pengelolaan dana strategis yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan daerah.

 

“Jika dalam surat dakwaan sudah diuraikan adanya peran aktif mantan Gubernur Lampung, maka publik berhak mendapatkan kejelasan. Ini bukan perkara kecil, ini menyangkut tata kelola uang rakyat,” ujar Indra Segalo Galo, Sabtu (11/4/2026).

 

IMF meminta Kejati Lampung agar tidak ragu mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, tanpa memandang jabatan, status politik, maupun pengaruh kekuasaan.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab, termasuk jika memang ada keterlibatan pejabat tinggi daerah,” tegasnya.

 

IMF juga menyoroti isu barang bukti Rp38,5 miliar yang sempat menjadi perbincangan publik, dan mengapresiasi klarifikasi Kejati Lampung bahwa barang bukti tersebut masih aman dan tercatat sebagai bagian dari proses pembuktian.

“Kami mendukung langkah Kejati Lampung yang memastikan barang bukti tetap utuh. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses hukum berjalan transparan,” lanjut Indra.

 

IMF menegaskan bahwa kasus PI 10 persen ini harus menjadi momentum pembenahan pengelolaan BUMD dan seluruh sistem keuangan daerah agar tidak lagi dijadikan lahan kepentingan kelompok tertentu.

“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Lampung butuh pemerintahan yang bersih dan sistem BUMD yang sehat. Jangan sampai uang rakyat dikorbankan demi kepentingan segelintir orang,” tutupnya.

Berita Terkait

Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba
Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026
Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa
Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh
Gubernur Lampung Minta RSUD Abdul Moeloek Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Cegah Maladministrasi
Disdikbud Lampung Wajibkan Bahasa Inggris di Kelas

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40

Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba

Selasa, 17 November 2026 - 21:18

Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026

Senin, 16 November 2026 - 20:28

Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang

Minggu, 15 November 2026 - 17:37

Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit

Minggu, 15 November 2026 - 09:04

Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh

Berita Terbaru