Rilis Publik, Pesawaran –Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesawaran Paisaludin.SH menyatakan dukungan penuh terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Paisaludin.SH sebagai bentuk sikap politik dan kebangsaan, sekaligus respons atas penjelasan yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di hadapan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat resmi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI baru-baru ini.
Menurut Paisaludin.SH posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang sudah tepat dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah bentuk penguatan institusi agar tetap profesional, netral, dan tidak terseret kepentingan politik praktis.
Apa yang disampaikan Bapak Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI sudah sangat jelas dan harus didukung bersama,” ujar Kanjeng Isal.
Ia menilai, apabila struktur Polri diubah atau dipindahkan ke lembaga lain, hal tersebut justru berpotensi melemahkan fungsi kepolisian, menimbulkan ketidakjelasan rantai komando, serta membuka ruang intervensi yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum.
Sebagai tokoh masyarakat Pesawaran, Kanjeng Isal menegaskan bahwa Polri memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, menciptakan ketertiban sosial, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Keamanan adalah fondasi pembangunan. Tanpa keamanan dan ketertiban, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Karena itu Polri harus kuat, profesional, dan tetap berada langsung di bawah Presiden,” tegasnya.
Paisaludin.SH juga mengapresiasi sikap terbuka Kapolri yang menjelaskan secara lugas posisi dan peran Polri di hadapan Komisi III DPR RI, sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi negara kepada wakil rakyat dan masyarakat luas.
Lebih lanjut, ia berharap Polri terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pendekatan humanis kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang selama ini digaungkan oleh pimpinan Polri.
Menurutnya, dukungan terhadap posisi Polri bukan berarti menutup ruang kritik, namun justru menjadi dorongan agar Polri terus berbenah, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik.
Sebagai pimpinan partai politik di daerah, Kanjeng Isal juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan menghormati tatanan kelembagaan Polri sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Polri adalah milik rakyat dan negara.
Kita wajib mendukung institusi Polri agar tetap kuat, profesional, dan berada pada jalur konstitusi demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Kanjeng Isal.
Dengan demikian, dukungan yang disampaikan Kanjeng Isal menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesawaran yang menghendaki Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.(Red)
