Pesisir Barat (Rilis Publik) – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Pesisir Barat akan berkirim surat ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan penolakan relokasi RS M. Thohir di Way Batu. Selasa, 28 Januari 2025.
Dedi Susanto Selaku Ex Officio LSM GMBI melalui Ketua GMBI Pesisir Barat Effendi mengatakan langkah itu dilakukan karena dikalangan masyarakat sangat menolak keras relokasi di Way Batu samping Vila Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal.
Menurutnya Peningkatan Rumah yang menelan anggaran Sekitar Rp142 miliar itu tetap berada di Way Suluh.
“Urgensi nya dipindahkan ke Way Batu apa, tidak ada hanya menghambur-hamburkan uang rakyat,”katanya.
Ia menilai ada tujuan terselubung Pemerintah daerah yang memaksakan Relokasi di Way Batu tepat samping Villa Bupati. Menurutnya tanah yang lebih datar banyak di Pesisir Barat tidak harus di Way Batu.
“Ini dugaan kami ada maksud lain, karena menamsakan Relokasi di Samping Vila Bupati dan memaksakan untuk menggusur rumah warga,”katanya.
Iya menambahkan, dengan defisit Rp300 miliar, seharusnya negeri sai batin dan para ulama ini menghemat pengeluaran yang tidak penting. Bukan memaksakan relokasi yang menelan biaya land clearing mencapai Rp30 miliar.
“Kalau tetap di Way Suluh hanya memakan anggaran sekitar dua miliar, ini yang harus dipikirkan bukan berambisi di samping vila dia,”katanya.
Menurutnya tumpang tindak sertifikat dan pihak penghibah menuntut ganti rugi di Way Suluh, itu tidak benar. Hanya pengalihan isu Pemerintah agar Relokasi dipindahkan ke Way Batu samping Vila Bupati.
“Sudah jelas itu pihak penghibah membantah, menyatakan tidak meminta ganti rugi, dan ikhlas menghibahkan tanah mereka,”katanya.
Atas pemaksaan ini, GMBI Pesisir Barat akan melakukan audiensi dan berkirim surat ke Kemenkes beberapa hari kedepan. Sembari melampirkan bukti pendukung dan petisi penolakan rumah sakit M.Thohir di Way Batu.
“Bukti-bukti akan kita sampaikan ke Kemenkes, dan DPR RI, bahwa ini diduga ada pemaksaan kepala daerah diakhir masa jabatannya,”katanya
