Lampung Timur, Rilis Publik– Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Peningkatan Integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kasatgas II.3 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, jajaran kepala OPD, Inspektorat, BPN, Sekretariat DPRD, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurutnya, visi besar menuju Lampung Timur yang lebih maju tidak mungkin dicapai tanpa kerja sama seluruh elemen pemerintahan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah.
“Pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat. Semua pihak harus berjalan searah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankan capaian pembangunan yang sudah diraih,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyebut rakor tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, khususnya terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK.
Ela mengatakan, pembinaan dan penguatan pemahaman kepada seluruh organisasi perangkat daerah menjadi langkah awal yang penting sebelum dilakukan pengawasan lebih lanjut.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin seluruh OPD memiliki kesiapan yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memahami pentingnya integritas dalam bekerja,” kata Ela.
Ia juga menegaskan bahwa kedisiplinan administrasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap indikator pengawasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ke depan, tata kelola pemerintahan di Lampung Timur harus semakin baik, profesional, dan transparan. Tidak ada lagi istilah lampu kuning. Semua harus siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakor bersama KPK ini diharapkan menjadi momentum penguatan budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dengan pengawasan yang semakin kuat dan kolaborasi yang solid, pelayanan publik yang bersih, efektif, dan terpercaya diharapkan dapat terus terwujud demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
