Way Kanan, Rilis Publik– Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-16 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kabupaten Way Kanan, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan BPK RI Perwakilan Lampung dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, Sabtu (30/5/2026). Penyerahan tersebut dihadiri Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, Ketua DPRD Way Kanan Rial Kalbadi, serta Sekretaris Daerah Machiavelli Herman Tarmizi.
Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik.
“Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujar Ayu Asalasiyah.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Way Kanan, lanjut Ayu, juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Dengan raihan opini WTP ke-16 berturut-turut ini, Kabupaten Way Kanan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.
