Pesawaran, Rilis Publik– Upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat terus didorong melalui kolaborasi lintas lembaga. Hal tersebut diwujudkan melalui Talkshow Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan bertajuk “Uang Aman, Hidup Tenang: Cerdas Mengelola Uang, Aman Menggunakan Layanan Keuangan, dan Terlindungi dari Kejahatan Keuangan Digital” yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Direktorat Jenderal Stabilisasi dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polres Pesawaran, dan CPA Australia.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan sekaligus membangun kewaspadaan terhadap berbagai risiko dan kejahatan di sektor keuangan digital. Adapun para peserta pada kegiatan ini meliputi para Kepala Desa, Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait, NGO, serta unsur kepolisian yang diwakili Bhabinkamtibmas.
Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H. mengatakan, perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan risiko yang perlu diantisipasi, terutama terhadap maraknya pinjaman online ilegal, judi online, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan digital lainnya.
Menurutnya, peningkatan literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.
“Melalui tema Uang Aman, Hidup Tenang, kegiatan ini menjadi ruang edukasi strategis untuk merespons berbagai ancaman tersebut sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan produktif bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran,” katanya.
Antonius menegaskan, perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan digital membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali berbagai modus penipuan
