BOJONEGORO —RilisPublik – Belum kering tinta di SK pelantikan, riak perpecahan mulai mengguncang Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Bojonegoro. Secara mengejutkan, Budiono resmi menanggalkan jabatannya sebagai Sekretaris hanya berselang delapan hari setelah prosesi pelantikan pada 8 Februari 2026 lalu.
Mundurnya sosok sentral di kesekretariatan ini memicu tanda tanya besar terkait stabilitas dan kesehatan organisasi profesi yang baru seumur jagung tersebut.
Budiono tidak mundur dengan diam. Ia membongkar alasan di balik keputusannya yang dinilai berani. Ia menyoroti rusaknya pola komunikasi internal dan mekanisme pengambilan keputusan yang dianggapnya “one-man show” tanpa melalui forum kolektif-kolegial.
“Seharusnya setiap kebijakan organisasi disampaikan secara terbuka. Ini organisasi, bukan milik pribadi. Saat ditanya soal hasil rapat, banyak pengurus justru terkesan tidak tahu. Prinsip transparansi itu mati,” ujar Budiono dengan nada kecewa.
Ia juga menyentil nama besar organisasi yang membawa label “Profesional”. Menurutnya, realita yang terjadi di lapangan justru jauh dari napas profesionalisme yang digembar-gemborkan.
Ketegangan memuncak saat Budiono melayangkan surat pengunduran diri secara resmi pada Minggu malam (16/02). Tanpa ada proses klarifikasi atau tabayyun, ia mengaku langsung didepak dari grup komunikasi internal tingkat DPD.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti keabsahan “rapat darurat” yang digelar pasca-mundurnya dirinya. Ia menilai koordinasi internal sangat lemah karena mengabaikan unsur penasehat.
“Dari lima penasehat yang ada, hanya satu orang yang hadir dalam agenda darurat itu. Ini bukti nyata betapa rapuhnya koordinasi di dalam,” tambahnya.
Mundurnya Budiono menjadi tamparan keras bagi DPC AWPI Bojonegoro yang seharusnya sedang berada dalam masa euforia pasca-pelantikan. Publik pers di Bojonegoro kini menanti bagaimana nakhoda organisasi ini merespons badai internal tersebut.
Hingga berita ini dirilis, Ketua DPC AWPI Bojonegoro belum memberikan pernyataan resmi terkait pengunduran diri sekretarisnya maupun tudingan miring soal gaya kepemimpinan yang dianggap tidak transparan tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bagi organisasi profesi manapun,bahwa tanpa musyawarah dan profesionalisme, struktur megah sekalipun akan mudah rapuh dari dalam.
[Red/Ghoz]
