BOJONEGORO –Rilispublik – Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro menunjukkan sikap solid dalam mengawal efektivitas program daerah. Ketua Fraksi Partai Golkar, Drs. Ec. Anis Musthafa, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap sikap kritis yang diambil oleh Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro terkait urgensi pembenahan Kalender Event 2026.
Anis Musthafa menekankan bahwa penyusunan agenda tahunan tersebut tidak boleh sekadar menjadi ritual administratif atau seremonial tanpa arah. Ia mendorong adanya reorientasi agar setiap kegiatan yang tercatat mampu memberikan daya ungkit ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata lokal.
“Kami di Fraksi sejalan dengan komitmen Ketua DPD sekaligus Ketua Komisi C. Intinya, setiap rupiah dari APBD yang dialokasikan untuk kegiatan publik harus memiliki parameter keberhasilan yang konkret. Jangan sampai kalender event hanya menjadi tumpukan daftar kegiatan tanpa multiplier effect bagi ekonomi rakyat,” tegas Anis.
Ia menambahkan, indikator kesuksesan sebuah event semestinya diukur dari sejauh mana peningkatan omzet pedagang kecil, volume kunjungan wisatawan, hingga penguatan identitas budaya Bojonegoro di kancah yang lebih luas. Tanpa evaluasi mendalam dan target yang terukur, anggaran daerah berisiko terserap tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan.
Langkah penataan ulang ini, menurut Anis, adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Fraksi Golkar ingin memastikan bahwa visi pembangunan daerah berakar pada potensi lokal yang mampu menggerakkan roda ekonomi bawah.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami. Fraksi Golkar berkomitmen mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan luas. Kita ingin melihat Bojonegoro tumbuh melalui event yang berbobot, terarah, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai penegasan, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan, tetapi juga pada hasil dan keberlanjutan. Sebab pada akhirnya, kualitas kebijakan bukan diukur dari seberapa banyak kegiatan digelar, melainkan dari seberapa besar manfaat yang mampu dirasakan dan diwariskan bagi kesejahteraan masyarakat.
[Ghozali]
