LAMBAR, Rilis Publik – Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Politik yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (21/10/2025) di Akar Hotel dan Resorts, Bandar Lampung.
Rakor yang mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini dihadiri oleh seluruh Bupati/Wali Kota, Forkopimda, serta Kepala Badan Kesbangpol se-Provinsi Lampung.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar Baharudin, M.Si, yang memberikan arahan mengenai pentingnya sinergitas lintas sektor dalam pengawasan terhadap aktivitas Ormas dan organisasi politik di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Ormas dan organisasi politik merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung iklim investasi yang sehat.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen Forkopimda dalam menciptakan suasana yang kondusif dan tertib, baik dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik. Ini penting untuk mendukung stabilitas daerah dan nasional,” tegas Drs. Mad Hasnurin.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan rakor ini sangat relevan dalam memperkuat koordinasi lintas instansi dan menjadi momentum strategis untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai regulasi dan batasan peran Ormas di tengah masyarakat.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan Ormas agar tidak keluar dari koridor hukum dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, demi menciptakan tata kelola organisasi kemasyarakatan dan politik yang lebih sehat dan transparan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.
