Akademisi Hukum Unigoro: BPD Bisa Tunda Pilkades PAW Jika Ada Alasan Mendasar

Kamis, 12 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO —RilisPublik – Penundaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (Pilkades PAW) di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro), Mochamad Mansur, S.H., M.H., menyampaikan pandangan hukumnya.

Menurut Mansur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral dalam tahapan Pilkades, termasuk kewenangan membentuk panitia pemilihan. Namun, terkait kemungkinan penundaan pembentukan panitia, hal itu harus dilihat dari aspek hukum dan kondisi yang melatarbelakanginya.

“Secara normatif, BPD berkewajiban membentuk panitia Pilkades setelah menerima pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 junto Permendagri Nomor 65 Tahun 2017,” jelas Mansur.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar penundaan sementara.

“Penundaan dimungkinkan apabila terdapat alasan mendasar, seperti belum adanya landasan hukum teknis berupa Perda atau Perbup, kondisi darurat, faktor keamanan, maupun persoalan anggaran yang belum tersedia,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan anggaran desa menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Pilkades PAW. Mengacu pada Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 junto Pasal 47D ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, pembiayaan Pilkades PAW dibebankan pada APBDes masing-masing desa.

“Apabila anggaran belum tersedia atau belum disahkan dalam APBDes, maka secara administratif BPD dapat menunda pembentukan panitia sampai syarat tersebut terpenuhi. Namun penundaan itu harus rasional, proporsional, dan tetap mengedepankan asas transparansi,” ujarnya.

Mansur juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil BPD tetap berlandaskan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Yang terpenting adalah menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik, karena Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa,” pungkasnya.

[Ghozali]

Berita Terkait

Aduan Bansos di Tanjungharjo Ditindaklanjuti, KKS BPNT Sumiati Diblokir dan Diganti
Golkar Turun ke Rumah Korban Puting Beliung, Sahila Tekankan Politik Harus Hadir untuk Rakyat
Dies Natalis ke-41 SMAN 3 Bojonegoro: Merawat Identitas Lokal, Menembus Cakrawala Global Lewat Kreativitas Generasi Muda
Debut di POPDA Jatim 2026, Pertina Bojonegoro Langsung Bawa Pulang Tiga Medali Perunggu
Konflik Tanah Berujung Laporan Polisi, Hubungan Ayah dan Anak di Bandungrejo Jadi Sorotan
73 Media Diundang PT ADS, Publik Perlu Tahu Kriteria dan Tujuan Peningkatan Mutu Jurnalis
Jam Pelayanan dan Kedisiplinan Aparatur Desa Mojodeso Jadi Sorotan, BPD Diharapkan Beri Penjelasan
Gemilang di POPDA Surabaya! Muaythai Bojonegoro Sabet 2 Emas dan 1 Perak, Bukti Pembinaan Atlet Membuahkan Hasil

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:30

Aduan Bansos di Tanjungharjo Ditindaklanjuti, KKS BPNT Sumiati Diblokir dan Diganti

Senin, 16 November 2026 - 03:06

Golkar Turun ke Rumah Korban Puting Beliung, Sahila Tekankan Politik Harus Hadir untuk Rakyat

Kamis, 12 November 2026 - 20:16

Dies Natalis ke-41 SMAN 3 Bojonegoro: Merawat Identitas Lokal, Menembus Cakrawala Global Lewat Kreativitas Generasi Muda

Rabu, 11 November 2026 - 20:38

Debut di POPDA Jatim 2026, Pertina Bojonegoro Langsung Bawa Pulang Tiga Medali Perunggu

Selasa, 10 November 2026 - 11:09

Konflik Tanah Berujung Laporan Polisi, Hubungan Ayah dan Anak di Bandungrejo Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:11