Bandarlampung, Rilis Publik – DPRD Bandar Lampung melalui Komisi IV mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait penghapusan uang komite agar dapat dialokasikan dalam APBD 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan pihaknya telah menganggarkan Rp9,5 miliar sebagai tambahan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat untuk seluruh SMP Negeri di Bandar Lampung.
“Kami sudah menganggarkan Rp9,5 miliar. Tinggal Pemkot mengeluarkan Perwali sebagai dasar hukumnya, sehingga dana itu bisa direalisasikan. Dengan begitu, komite sekolah bisa dihapus dan pendidikan benar-benar gratis,” ujar Asroni, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mendorong pendidikan gratis sembilan tahun di Kota Bandar Lampung sesuai amanat undang-undang.
Asroni juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menguji Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam putusan tersebut, pemerintah diwajibkan menyelenggarakan pendidikan dasar (SD dan SMP) secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta/madrasah.
“Walaupun belum bisa meng-cover seluruh kebutuhan sekolah, setidaknya ini bisa membantu meringankan beban. Di Bandar Lampung ada hampir 30 ribu siswa SMP,” jelas Asroni.
Asroni menegaskan, dukungan anggaran ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh anak di Bandar Lampung.
