Lampung, Rilis Publik – Polemik terkait pemberitaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus menjadi sorotan publik. Hal ini mencuat setelah Ketua Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa dirinya tidak berkenan untuk ditemui secara langsung karena merasa sudah terlalu lelah menjawab berbagai pemberitaan yang beredar.Ia juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan anggaran perjalanan dinas mencapai Rp5 miliar tidak benar.Menurut penjelasan yang disampaikan kepada Ketua IMF, angka yang sebenarnya disebutkan sekitar Rp1,7 miliar, bukan Rp5 miliar seperti yang ramai diberitakan sebelumnya.
Namun demikian, untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, Kepala Dinas mengarahkan Indra Segalo Galo agar menemui salah satu pejabat di lingkungan dinas, yakni Ibu Winda, yang disebutnya sebagai pihak yang lebih memahami detail data terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.Menindaklanjuti arahan tersebut, Indra Segalo Galo mengutus tim investigasi Integrity Media Forum (IMF) untuk turun langsung melakukan penelusuran data serta mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak yang dimaksud.
Akan tetapi, ketika tim mendatangi dan berupaya melakukan klarifikasi, Ibu Winda juga dikabarkan enggan menemui tim investigasi IMF.Hingga saat ini, pihak yang dinilai memiliki informasi teknis mengenai anggaran tersebut belum memberikan penjelasan secara langsung.Kondisi ini membuat kebenaran terkait besaran dan penggunaan dana perjalanan dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Publik pun menilai, transparansi dari pihak terkait sangat diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik berkepanjangan mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.Ketua IMF, Indra Segalo Galo, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi secara terbuka dari pihak-pihak terkait demi memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.
“Ini menyangkut uang negara. Kami hanya ingin memastikan data yang benar agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak simpang siur,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun pejabat yang diarahkan untuk memberikan penjelasan belum memberikan keterangan resmi secara langsung kepada tim investigasi IMF.
Untuk itu, Ketua IMF Indra Segalo Galo meminta agar pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Provinsi Lampung, dapat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap dana perjalanan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sehingga informasi yang beredar di masyarakat dapat menjadi jelas dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
