BOJONEGORO //RilisPublik – Menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2025 yang dijadwalkan pada 25 Maret 2026 di DPRD, Fraksi Partai Golkar memberikan penegasan tegas agar seluruh anggotanya melakukan pembahasan secara menyeluruh dan mendalam.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto,S.Pd,.M.H.,meminta seluruh anggota fraksi Golkar di DPRD untuk tidak sekadar membahas secara formalitas, tetapi benar-benar “membedah” setiap program dan kegiatan dalam APBD 2025.
“Semua anggota fraksi harus membedah APBD secara detail. Program dan kegiatan yang tidak tercapai sesuai target harus dievaluasi dan dikaji secara mendalam, apakah karena programnya yang tidak tepat atau karena pelaksana program yang tidak serius,” tegasnya dalam wawancara via WhatsApp, Rabu (25/3/2026).
Saat ini, Ahmad Supriyanto diketahui tengah menjalankan ibadah umroh, namun tetap memberikan perhatian serius terhadap agenda strategis daerah tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Program yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata, menurutnya, harus dikaji ulang secara komprehensif.
“Semua program dan kegiatan yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat harus dikaji kembali. LKPJ harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari indikator, sasaran, target, hingga realisasi program,” ujarnya.
Selain itu, sebagai mantan Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Wahono–Nurul, ia juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro untuk bersikap tegas dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2026 ini untuk bersikap tegas. Jika ada Kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi dan misi kepala daerah, maka harus segera dievaluasi bahkan diganti,” tandasnya.
Menurutnya, waktu yang terus berjalan harus dimanfaatkan secara efektif untuk menuntaskan visi dan misi kepala daerah, sehingga pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Waktu terus berjalan, sementara visi misi bupati harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada program yang hanya berjalan di atas kertas tanpa dampak nyata,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap pembahasan LKPJ APBD 2025 tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi momentum evaluasi besar demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
[Ghozali Ahmad]
