TUBAN –Rilispublik | Langkah konkret demi keselamatan publik akhirnya diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebuah portal pembatas resmi dipasang di sisi utara Jembatan Glendeng, sebuah tindakan tegas untuk memblokir kendaraan bertonase besar yang selama ini dianggap sebagai “predator” infrastruktur dan ancaman nyata bagi nyawa pengguna jalan.
Kebijakan ini disambut hangat oleh masyarakat sebagai simbol keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan warga. Bagi publik, portal tersebut bukan sekadar tiang besi, melainkan bentuk perlindungan terhadap urat nadi ekonomi daerah agar tidak kembali jatuh ke lubang kerusakan yang sama.
Sentimen positif mengalir dari warga yang sehari-hari melintasi jalur penghubung vital ini.Yasin, seorang warga lokal, mengungkapkan rasa lega yang selama ini terpendam.
“Kami bosan dengan rasa was-was tiap kali truk raksasa melintas. Portal ini adalah napas baru bagi kami yang ingin jalanan aman. Sekarang, jembatan ini punya peluang untuk bertahan lebih lama,” tuturnya.
Namun, harapan warga kini menyisakan tanda tanya besar di sisi seberang. Tanpa adanya pembatas serupa di sisi selatan yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, kebijakan ini dianggap masih memiliki celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh oknum sopir nakal.
Ketimpangan ini memicu kritik dari pengiat sosial Bojonegoro,Mulyo Utomo. Ia memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Tuban, namun secara terbuka mendesak Bojonegoro untuk segera “terbangun” dari diamnya.
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk Tuban atas langkah cepatnya. Ini adalah standar kerja yang kita butuhkan dalam merawat aset daerah,” ujar Utomo.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Jembatan Glendeng adalah satu kesatuan struktur yang tidak bisa dijaga hanya dari satu pintu.
“Bojonegoro jangan diam saja. Jika hanya satu sisi yang dipasang portal, efektivitas pengawasannya akan pincang. Kita butuh komitmen yang sinkron. Jangan sampai ego administratif mengorbankan keselamatan publik yang lebih besar. Jembatan ini butuh perlindungan menyeluruh dari kedua belah pihak,” tegasnya.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat menanti apakah tetangga Tuban ini akan segera menyamakan persepsi demi menjaga konektivitas wilayah, atau justru membiarkan ketimpangan pengawasan terus berlanjut.
Satu hal yang pasti,infrastruktur tidak mengenal batas wilayah saat mengalami kerusakan, begitu pula dengan keselamatan nyawa manusia.
[Red]
