BOJONEGORO //Rilispublik – Wajah Kota Bojonegoro kembali dipertanyakan. Hujan yang turun tak lagi sekadar membawa berkah, melainkan menghadirkan genangan yang melumpuhkan aktivitas warga. Jalanan berubah menjadi kubangan, menandakan satu hal yang sulit dibantah, sistem drainase kota gagal bekerja sebagaimana mestinya.
Ironinya, kondisi ini justru terlihat jelas di kawasan strategis. Di Jalan Panglima Sudirman, tepat di depan Rumah Dinas Wakil Bupati, air menggenang hingga setinggi betis orang dewasa. Pemandangan ini menjadi simbol kontras antara megahnya pusat pemerintahan dan rapuhnya infrastruktur dasar. Tidak hanya itu, kawasan permukiman di sepanjang Jalan Dr. Wahidin juga terdampak, menanggung limpasan air akibat saluran yang tak lagi mampu menampung debit hujan.
Situasi ini memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat yang juga Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Bojonegoro, Mulyo Utomo, S.Sos. Saat turun langsung ke lokasi, ia menilai persoalan ini bukan lagi sekadar teknis, melainkan kegagalan perencanaan yang berulang.
“Pembangunan drainase seperti ini harus dihentikan dulu. Jangan terus dilakukan kalau hasilnya tidak pernah menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Menurutnya, pola pembangunan yang selama ini dilakukan cenderung parsial dan tidak terintegrasi. Akibatnya, setiap proyek hanya menjadi solusi sementara tanpa dampak jangka panjang.
Ia pun mendorong evaluasi total terhadap seluruh kebijakan drainase yang telah berjalan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan harus dikaji ulang secara menyeluruh sebelum anggaran kembali digelontorkan.
Tak hanya itu,Utomo juga menyinggung soal tanggung jawab pejabat terkait. Ia menilai, jika persoalan klasik seperti banjir kota tidak kunjung teratasi, maka perlu ada langkah tegas dari sisi kepemimpinan.
“Kalau tidak mampu menyelesaikan, ya harus dievaluasi. Jangan sampai anggaran terus habis, tapi masyarakat tetap kebanjiran, itu tandanya OPD tidak becus bekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan drainase tidak boleh lagi dilakukan secara tambal sulam. Tanpa konsep yang matang dan konektivitas antar saluran, persoalan banjir hanya akan berulang dari tahun ke tahun.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Apakah akan ada pembenahan serius, atau kondisi ini kembali dianggap sebagai rutinitas musiman yang terus berulang tanpa solusi nyata.
Media ini tetap menjunjung prinsip keberimbangan sesuai Undang-Undang Pers. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
[Red]
