BOJONEGORO — Rilispublik | Komitmen menjaga ketahanan pangan dan memastikan bantuan pertanian benar-benar berpihak kepada petani terus ditunjukkan Fraksi Partai Golkar di DPRD Bojonegoro. Melalui Komisi B DPRD Bojonegoro, sidak dilakukan ke sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima bantuan hibah alat mesin pertanian jenis combine harvester guna memastikan bantuan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Kementrian ,dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan tidak dikuasai segelintir pihak.Senin(18/05/2026)
Langkah pengawasan tersebut menjadi penting di tengah munculnya isu bahwa sejumlah bantuan kelompok justru hanya dikelola oleh individu tertentu, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh para petani. Bagi Fraksi Partai Golkar, keberadaan combine harvester bukan sekadar bantuan alat, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan di Bojonegoro.
Sidak dilakukan Komisi B DPRD Bojonegoro ke Gapoktan “Murah Pangan” Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, serta Gapoktan “Gemah Ripah Loh Jinawi” Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberejo.Dalam kunjungan tersebut, dewan melakukan pengecekan langsung terhadap keberadaan alat, sistem penggunaan, hingga administrasi dan pembukuan kelompok penerima bantuan.
Sekertaris Komisi B DPRD Bojonegoro dari Fraksi Partai Golkar, Sigit Kushariyanto menegaskan bahwa bantuan combine harvester diberikan kepada kelompok tani, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun dikuasai pihak tertentu.
“Bantuan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani secara bersama-sama. Combine itu milik kelompok, bukan milik perseorangan. Karena itu penggunaannya wajib transparan, pengelolaannya harus terbuka, dan hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota kelompok,” tegas Sigit.
Ia juga mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan pertanian, terutama peran aktif PPL dan Koordinator PPL agar pendampingan kepada kelompok tani berjalan maksimal, tepat sasaran dan sesuai tujuan awal.
“Pengawasan harus dilakukan bersama. PPL, koordinator PPL, masyarakat, hingga anggota kelompok tani harus ikut menjaga agar bantuan ini tetap berpihak kepada petani.Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan membagikan alat pertanian. Yang lebih penting adalah memastikan alat itu bekerja untuk kesejahteraan petani kecil. Jangan sampai bantuan negara justru memunculkan konflik di internal kelompok karena dikelola segelintir orang. Kalau bantuan kelompok menimbulkan gejolak, maka semangat gotong royong pertanian akan hilang,” ujarnya.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar memiliki komitmen kuat dalam mengawal program pertanian agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Ia menilai petani harus menjadi subjek utama pembangunan pangan, bukan sekadar objek program bantuan.
“Petani adalah penyangga utama ketahanan pangan daerah. Maka negara wajib hadir memastikan setiap bantuan yang bersumber dari uang rakyat kembali kepada rakyat, dirasakan manfaatnya secara adil, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian,” lanjutnya.
Dari hasil sidak di dua lokasi tersebut, Komisi B DPRD Bojonegoro memastikan bahwa alat combine harvester masih berada di lokasi kelompok penerima dan administrasi pembukuannya juga tersedia. Meski demikian, pengawasan akan terus dilakukan agar pengelolaan bantuan tetap berjalan sesuai aturan dan asas kemanfaatan bersama.
Fraksi Partai Golkar menilai pengawasan terhadap bantuan pertanian merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan petani terhadap program pemerintah.
[Red]
