BOJONEGORO //Rilispublik – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro, Anis Musthafa, memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam forum pembahasan DPRD. Ia menyoroti realisasi belanja daerah yang baru mencapai 81,50 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,877 triliun, yang dinilai masih menunjukkan kurang optimalnya efektivitas penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah.
Menurut Anis, rendahnya serapan pada beberapa pos belanja penting perlu menjadi bahan evaluasi serius agar pelaksanaan APBD di masa mendatang lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Meski demikian, Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Anis mencontohkan bahwa realisasi Belanja Modal hanya mencapai 70,98 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1,667 triliun. Sementara itu, Belanja Hibah tercatat baru terealisasi 66,96 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah.
“Dari dua contoh tersebut terlihat masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Kami berharap ke depan proses perencanaan maupun eksekusi program dapat lebih optimal sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat belum maksimalnya realisasi anggaran yang telah disiapkan,” ujar Anis Musthafa.
Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp5,853 triliun mampu terealisasi sebesar Rp6,469 triliun, atau mencapai 110,51 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan performa yang positif. PAD Kabupaten Bojonegoro terealisasi sebesar 107,77 persen, melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya. Capaian tersebut dinilai mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.
Anis menegaskan bahwa keberhasilan meningkatkan pendapatan daerah harus diimbangi dengan kualitas penyerapan anggaran yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan pendapatan yang berhasil dicapai dapat dikonversi menjadi program pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih nyata dan merata.
“Pencapaian pendapatan dan PAD yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut harus berjalan beriringan dengan efektivitas belanja daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas,” pungkasnya.
[Red]
