MUSI BANYUASIN, Rilis Publik– Polemik dugaan buruknya pelayanan kesehatan di Talang Mandung, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, memasuki babak baru. Bukan hanya persoalan pelayanan terhadap pasien yang menjadi sorotan, tetapi kini cara Dinas Kesehatan (Dinkes) Muba menyampaikan informasi kepada publik juga mulai dipertanyakan.
Melalui akun resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Dinkes Muba menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti keluhan warga Talang Mandung dengan melakukan evaluasi dan klarifikasi secara menyeluruh.
Namun, alih-alih meredakan polemik, publik justru menemukan hal yang dinilai janggal dalam dokumentasi yang digunakan dalam rilis tersebut.
Pertanyaannya sederhana: apakah dokumentasi yang ditampilkan benar-benar menggambarkan proses penanganan persoalan Talang Mandung?
Pasalnya, dalam foto yang dipublikasikan terlihat jelas tulisan pada latar kegiatan yang mencantumkan tanggal Rabu, 01 Juli 2026. Sementara itu, persoalan pelayanan kesehatan yang dikeluhkan keluarga pasien terjadi pada 23 Juli 2026.
Perbedaan tanggal inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Jika foto tersebut memang merupakan dokumentasi kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan kasus Talang Mandung, mengapa foto itu digunakan dalam rilis yang mengklaim Dinkes telah melakukan evaluasi dan klarifikasi menyeluruh terhadap persoalan tersebut?
Apakah publik sedang diberikan informasi yang keliru? Ataukah memang ada dokumentasi lain yang benar-benar menunjukkan proses evaluasi kasus Talang Mandung?
Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka oleh Dinkes Muba.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar masalah salah memasang foto. Ini menyangkut kredibilitas informasi pemerintah kepada masyarakat.
Publik berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi kasus yang sedang dibicarakan menyangkut pelayanan kesehatan terhadap seorang anak yang menurut pengakuan keluarganya mengalami luka serius hingga bagian jempol tangan terputus.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu berharap pemerintah hadir dengan fakta dan solusi, bukan sekadar rilis yang berpotensi menimbulkan pertanyaan baru.
Keluarga Pasien Jangan Hanya Dijadikan Objek Klarifikasi
Yang juga menjadi sorotan adalah klaim mengenai “klarifikasi menyeluruh.”
Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin sebuah klarifikasi disebut menyeluruh apabila pihak yang merasa dirugikan justru merasa belum dilibatkan secara langsung?
Sebelumnya, keluarga pasien telah menyampaikan keberatan terhadap klarifikasi yang dinilai hanya berasal dari satu pihak. Jika benar demikian, maka proses klarifikasi tersebut patut dipertanyakan objektivitasnya.
Klarifikasi yang menyeluruh seharusnya mendengarkan semua pihak.
Pihak keluarga pasien harus diberi ruang untuk menyampaikan kronologi. Petugas yang berada di lokasi saat kejadian harus dimintai keterangan. Pihak puskesmas harus memberikan penjelasan. Dinas Kesehatan harus melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya berdasarkan laporan internal.
Jika semua pihak sudah diperiksa, maka masyarakat berhak mengetahui hasil evaluasinya.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah pasien benar-benar datang ke fasilitas kesehatan?
Apakah pasien mendapatkan pertolongan pertama?
Siapa petugas yang bertugas saat itu?
Apa tindakan medis yang dilakukan?
Mengapa keluarga pasien merasa tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya?
Dan yang paling penting, apa kesimpulan resmi Dinkes Muba atas seluruh persoalan tersebut?
Jangan sampai istilah “evaluasi dan klarifikasi menyeluruh” hanya menjadi kalimat normatif dalam sebuah rilis, sementara substansi persoalan di lapangan belum benar-benar terjawab.
Publik Menunggu Kejujuran, Bukan Sekadar Narasi
Jika memang Dinkes Muba telah melakukan evaluasi secara menyeluruh, maka seharusnya tidak sulit untuk menjelaskan proses dan hasilnya kepada masyarakat.
Begitu pula dengan penggunaan foto.
Jika dokumentasi bertanggal 1 Juli 2026 tersebut memang hanya foto ilustrasi, maka sebaiknya disebutkan secara jelas bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan lain dan bukan dokumentasi evaluasi kasus Talang Mandung.
Namun, jika foto tersebut dimaksudkan sebagai dokumentasi penanganan kasus Talang Mandung, maka publik berhak mempertanyakan ketidaksesuaian waktunya.
Karena itu, tudingan bahwa rilis Dinkes Muba “hoaks” sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebelum ada klarifikasi dan bukti yang lengkap. Tetapi, dugaan ketidaksesuaian informasi dan penggunaan dokumentasi yang tidak relevan jelas layak dipertanyakan secara terbuka.
Dinkes Muba harus menjawabnya.
Jangan biarkan masyarakat mengambil kesimpulan sendiri akibat minimnya transparansi.
Kasus Talang Mandung bukan sekadar persoalan viral di media sosial. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.
Kalau pemerintah ingin dipercaya, maka informasinya harus akurat.
Kalau pemerintah mengklaim sudah melakukan evaluasi, maka hasilnya harus dibuka.
Kalau pemerintah menyebut klarifikasi sudah menyeluruh, maka semua pihak yang terlibat harus benar-benar didengar.
Dan jika memang terdapat kekeliruan dalam rilis, akui dan koreksi secara terbuka.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nama baik sebuah instansi, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kini publik menunggu jawaban tegas Dinkes Muba: apakah rilis tersebut benar-benar berdasarkan fakta hasil evaluasi kasus Talang Mandung, atau hanya sebuah narasi untuk meredam polemik yang sedang berkembang
Media tetap membuka ruang bagi pihak Dinas Kesehatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi. Tanggapan dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan sesuai fakta.
