MUSI BANYUASIN, Rilis Publik — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, berlangsung meriah. Namun, di balik semarak merah putih dan antusiasme masyarakat, terselip satu pertanyaan yang menjadi perbincangan warga: di mana Camat Jirak Jaya?
Ketidakhadiran orang nomor satu di pemerintahan Kecamatan Jirak Jaya itu menjadi sorotan lantaran masyarakat mengaku terbiasa melihat kehadiran camat dalam momentum peringatan HUT RI di Desa Jirak.
“Kami sebagai masyarakat mempertanyakan keberadaan camat kami. Rasanya kurang pas kalau HUT RI tidak ada camat. Biasanya setiap HUT RI di Desa Jirak, camat hadir. Entah kenapa di HUT RI ke-81 ini camat tidak ada,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Bagi warga, kehadiran camat bukan semata soal berdiri di panggung, mengikuti upacara, atau menghadiri seremoni. Lebih dari itu, kehadiran pejabat pemerintah dianggap sebagai simbol bahwa pemerintah masih berada dekat dengan rakyat.
Namun, apakah ketidakhadiran tersebut berarti camat mengabaikan masyarakat? Belum tentu.
Untuk mendapatkan penjelasan berimbang, media kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Camat Jirak Jaya melalui pesan WhatsApp.
Camat menjelaskan bahwa dirinya sedang memenuhi undangan pemberian penghargaan dari pihak Kabupaten, sehingga tidak dapat hadir dalam kegiatan HUT RI ke-81 di Desa Jirak.
Jawaban tersebut memberikan konteks bahwa ketidakhadiran camat memiliki alasan kedinasan. Dengan demikian, absennya camat tidak tepat jika langsung dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kegiatan masyarakat.
Meski begitu, rasa kecewa sebagian warga tetap tidak bisa diabaikan.
Pasalnya, bagi masyarakat Desa Jirak, HUT RI bukan sekadar agenda tahunan. Momentum tersebut merupakan ruang kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah untuk menunjukkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat hubungan sosial.
“Kalau memang ada undangan kabupaten, kami bisa memahami. Tapi kami tetap merasa kurang karena biasanya camat hadir bersama masyarakat. Kami berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik,” ujar warga.
Sorotan warga pun sebenarnya tidak diarahkan untuk mempermasalahkan penghargaan yang diterima camat. Penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan tentu patut dihargai.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah membagi prioritas ketika dua agenda penting berlangsung bersamaan: penghargaan di tingkat kabupaten dan momentum kemerdekaan bersama masyarakat di desa.
Di sinilah publik membutuhkan komunikasi yang terbuka. Sebab, ketika pejabat tidak hadir tanpa penjelasan, ruang kosong tersebut mudah diisi oleh berbagai persepsi.
Terlepas dari polemik tersebut, masyarakat Desa Jirak tetap menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak bergantung pada hadir atau tidaknya seorang pejabat. Dengan swadaya dan gotong royong, masyarakat tetap menyukseskan rangkaian HUT RI ke-81.
Merah putih tetap berkibar. Masyarakat tetap bergerak. Pertanyaannya tinggal bagaimana pemerintah memastikan bahwa di setiap momentum penting, rakyat tidak hanya menjadi penonton seremoni, tetapi benar-benar merasa ditemani oleh pemerintahnya.
